Polri Pantau Kampanye Jelang Pilkada di Media Sosial

SETELAH memetakan lima wilayah rawan konflik di tahun pemilihan kepala daerah serentak 2018 mendatang, Polri juga mulai melakukan pengawasan ketat kampanye di media sosial. Pasalnya, menjelang pilkada maupun pilpres, media sosial kerap digunakan sebagai media untuk menggiring opini publik.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menerangkan penggunaan media sosial untuk kampanye rentan memantik tindakan yang dapat menciptakan kegaduhan.

"Belajar dari Pilkda DKI kemarin, orang menggunakan media sosial sangat menonjol dan dampaknya juga ada. Ini yang harus diwaspadai," ungkapnya di Mabes Polri, Senin (27/11).

Polri pun, kata dia, sudah mengantisipasi potensi kegaduhan dan kejahatan media sosial jelang pilkada serentak tahun depan. Dua Direktorat Polri yang khusus menangani kajahatan dunia maya yakni Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dan Direktorat Kamsus di Baintelkam, telah melakukan patroli 24 jam sehari.

"Dua direktorat dan Biro Multimedia Divisi Humas Polri patroli 24 jam penuh untuk memantau media sosial," imbuhnya.

Setyo menambahkan konten bermuatan SARA masih akan digunakan dalam kampanye yang akhirnya memicu konflik horizontal. Aparat juga akan langsung melakukan profiling jika menemukan konten negatif di setiap akun media sosial.

"Undang-undang atau aturannya sudah jelas ada sanksi pidana yang harus ditanggung. Jadi masyarakat juga harus diberikan edukasi yang memadai," tuturnya

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan lima wilayah rentan konflik jelang dan saat pilkada serta pemilu. Wilayah tersebut ialah Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.

Sedangkan menurut Direktur Tindak Pindana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran jelang pesta demokrasi banyak kelompok yang menggulirkan konten SARA melalui media sosial. Dari berbagai berita bohong yang sering ditampilkan, jenis berita bohong sosial politik paling banyak diserap masyarakat sebanyak 91,80%. Selanjutnya berita bohong bermuatan SARA sebanyak 88,60% dan kesehatan 41,20%. (X-12)