TGPF Solusi Penuntasan Kasus Penyerangan Novel

LANGKAH Polda Metro Jaya yang merilis dua sketsa wajah terduga pelaku penyerangan dengan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dinilai belum menunjukkan kemajuan penyelidikan. Penuntasan kasus itu tetap memerlukan tim gabung­an pencari fakta (TGPF).

Demikian dikemukakan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan ketika dihubungi dalam kesempatan terpisah, kemarin.

Menurut Dahnil, sketsa wajah yang dipublikasikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz dalam konferensi pers di Gedung KPK pada Jumat (24/11), pernah dibuat oleh salah satu media nasional di Tanah Air, beberapa waktu lalu. Artinya, informasi yang diberikan itu dapat dipastikan bukan perkembangan baru.

“Kami malah semakin pesimistis kasus ini mau dituntaskan secara serius oleh pihak kepolisian. Itu sketsa berbeda dengan yang ditujukkan Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) saat dipanggil Presiden Jokowi sehingga sama saja menambah teka-teki, semakin lamban, kabur,” ujarnya.

Dahnil mengemukakan desak­an publik agar dibentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) masih sangat relevan.

Hal senada disampaikan Abdullah Dahlan. Menurut dia, penyelidikan yang dilakukan polisi sudah cukup lama, hampir delapan bulan. Publik menghendaki kepolisian segera menunaikan janji agar perkara penyiraman air keras terhadap Novel tidak semakin berlarut.

“Ada desakan ketika ada keraguan polisi untuk ungkap kasus, desakan publik soal pentingnya TGPF menjadi hal yang signifikan untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian,” kata dia.

Meski demikian, imbuh Dahlan, ICW tetap berharap polisi secepatnya mengungkap pelaku penyiraman dan aktor intelektual di balik perkara tindak pidana tersebut.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menyebut dua sketsa wajah yang dirilis pada Jumat (24/11) didapat dari informasi dua saksi yang mengarah pada 90% akurasi terduga pelaku. Novel merupakan penyidik KPK yang antara lain menangani kasus megakorupsi pengadaan KTP-E. (Gol/P-1)