Negara Harus Menang Lawan Radikalisme

PEMERINTAH perlu bersikap dan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karena itu, diperlukan strategi nasional yang komprehensif meliputi aspek agama, pendidikan, politik, keamanan, kultural, sosial ekonomi, dan lingkungan berbasis keluarga.

Demikian salah satu rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 yang berakhir kemarin setelah berlangsung tiga hari di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Lombok Barat, NTB.

Selain terkait pencegahaan dan penanggulangan radikalisme, ada juga rekomendasi bidang ekonomi dan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, serta politik dalam negeri dan internasional (lihat grafik).

“Pemerintah tidak boleh kalah oleh kelompok teroris. Aparat penegak hukum harus menjamin hak konstitusional warga dan tidak tunduk kepada kelompok radikal dan tegas menindak mereka,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj saat menyerahkan hasil rekomendasi kepada Wapres Jusuf Kalla.

NU menyerukan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengambil peran lebih aktif sebagai leading sector dalam strategi nasional penanganan radikalisme agama. Kementerian Agama harus mengawasi perkembangan aliran keagamaan dan mengembangkan sistem respons dini terhadap aliran keagamaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

NU juga merekomendasikan agar pemerintah menjadikan pendidikan sebagai garda depan pencegahan radikalisme melalui penguatan pendidikan karakter berwawasan moderatisme dalam implementasi kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pengelolaan program strategis seperti bidik misi dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

Said Agil juga mengingatkan partai politik agar selektif dan tidak menggunakan sentimen agama dalam kontestasi politik pilkada dan pileg dan pilpres.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengonsolidasikan kekuatan aparatur pemerintah dan partai pendukung pemerintahan untuk memperkuat barisan penegakan dan penguatan pemberantasan korupsi dan KPK. “Jihad melawan korupsi.”

Jalan pintas
Wapres Jusuf Kalla mengapresiasi rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini dan berterima kasih atas sejumlah masukan kepada pemerintah yang ia nilai positif untuk perbaikan bangsa dan negara.

Wapres mengingatkan pentingnya tindak lanjut dari forum akbar ini melalui tindakan nyata. “Musyawarah saja tidak cukup tanpa diiringi dengan kerja keras.”

Kalla mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam perkembangan keislaman di Indonesia ialah berkembangnya radikalisme.

“Perkembangan keislaman di Indonesia saat ini sangat luar biasa. Tantangan keislaman itu, salah satunya, ialah radikalisme,” katanya.

Wapres menjelaskan munculnya paham radikal terjadi akibat pikiran hanya mau masuk surga. “Radikalisme ini ialah pikiran yang berlebih­an, karena pikirannya cuma satu, yaitu surga. Surga yang didapatkan dengan jalan pintas. Surga yang didapatkan secara cepat dan instan. Surga jangan dijual murah, ya,” katanya. (X-10)