Kampanye Digital dan Berita Bohong makin Gila

KEPALA Departemen Komunikasi Fisipol UGM Kuskridho Ambardi menilai perang kampanye lewat media digital pada Pemilu 2019 akan lebih gila. Berita bohong pun akan lebih banyak bertebaran.

"Saya kira akan lebih gila (kampanye digital dan berita bohong), kecuali Kemenkominfo punya kebijakan yang kemudian dia bisa melakukan intervensi kepada sebaran berita palsu," katanya.

Kuskridho yang akrab disapa Dodi ini menyebut selama ini Kemenkominfo lembek dalam mengatasi berita palsu. Mereka dinilai tidak memiliki strategi untuk mengatasi berita palsu.

Pendidikan politik dan literasi digital saja tidak cukup untuk melawan berita bohong.

"Itu jangka lama dan jangkauannya kecil." ujarnya di sela-sela forum International Seminar on Social and Political Sciences/ISSOCP 2017 dengan tema Trust Building in Digital Revolution di University Club, UGM, Yogyakarta, kemarin.

Ia menyebut perlu ada terobosan yang dilakukan pemerintah dalam melawan berita bohong. Ia mencontohkan yang dilakukan di Uni Eropa dan Amerika.

Mereka langsung menuntut penyedia layanan internet, seperti Google, Facebook, dan Twitter untuk bertanggung jawab menghilangkan konten berita bohong.

Berita bohong memang tidak berpengaruh terhadap semua pemilih, tetapi pengaruhnya cukup besar.

Berita semacam itu memengaruhi pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan informasi kualitas dan visi dari peserta pemilu, yang besarannya sekitar 20%.

Mensesneg Pratikno yang hadir pada acara yang sama mengaku telah mengantisipasi dengan munculnya berita bohong mendekati masa-masa Pemilu 2019.

"Kita butuh etik, di kalangan masyarakat, baik masyarakat luas ataupun politisi.''

Budayawan Romo Mudji Sutrisno mengaku prihatin melihat kondisi bangsa Indonesia karena masih banyak politikus yang melakukan tindakan yang tidak mencerminkan dirinya sebagai negarawan.

Padahal, saat ini bangsa Indonesia sedang gencar membangun di berbagai bidang.

"Saya selalu bilang kalau tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa, lebih baik diam atau nunggu lima tahun lagi (Pilpres 2019)."(AT/AU/P-2)