Pengajuan Nama Calon Panglima TNI Mendesak

PRESIDEN Joko Widodo mengaku sudah banyak menerima masukan nama calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018.

"Namanya kan banyak," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah membuka acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin.

Menurut Presiden, pergantian panglima akan ditempuh melalui mekanisme yang berlaku. Salah satu mekanisme yang selama ini ditempuh ialah melalui pertimbangan dan persetujuan DPR.

Kandidat Panglima TNI sesuai tradisinya disyaratkan harus berpangkat bintang empat dan pernah menjabat kepala staf angkatan.

Saat ini tercatat KSAU ialah Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Mulyono, dan KSAL Laksamana Ade Supandi.

Untuk itu Presiden diminta segera meng-usulkan nama pengganti Gatot.

Sebelum reses
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, nama pengganti Gatot sudah harus diterima DPR pada 13 Desember 2017 atau sebelum masa reses.

"Jadi, kalau tidak di masa kerja sekarang, itu bisa-bisa bablas kita punya Panglima TNI dalam status pensiun. Sudah jadi purnawirawan. Itu tidak boleh terjadi. Kami mendesak bulan ini sebelum DPR reses, Presiden sudah mengusulkan nama," ujar Hasanuddin dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Dijelaskan Hasanuddin, masa reses berlangsung dari 13 Desember 2017 hingga 14 Januari 2018. Pada Maret 2018, DPR akan kembali memasuki masa reses.

Artinya, jika nama pengganti Gatot belum masuk sebelum masa reses akhir tahun, DPR akan hanya punya sedikit waktu untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan.

Selain itu, pergantian perlu diakselerasi guna memudahkan Panglima TNI baru mempersiapkan pengamanan proses Pilkada 2018.

"Setidaknya harus ada orientasi satu bulan atau dua bulan oleh panglima yang baru nanti dalam mendistribusikan pasukan TNI dalam membantu Polri.''

Hal senada diungkapkan Ketua Setara Institute Hendardi.

Menurut Hendardi, DPR membutuhkan waktu yang cukup untuk menggelar fit and proper test demi memastikan Panglima TNI yang baru punya kapabilitas untuk memimpin reformasi militer yang saat ini mengalami stagnansi di bawah Gatot.

"Jangan sampai fit and proper test itu sekadar basa-basi. Pang-lima TNI yang baru punya tugas penting untuk menjalankan reformasi militer yang belum sepenuhnya dijalankan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi menyarankan agar Panglima TNI yang baru dipilih dari matra Angkatan Udara (AU) atau Angkatan Laut (AL). Itu perlu dilakukan untuk menjaga soliditas internal di semua matra atau antarmatra di TNI.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf sependapat pengganti Gatot sebaiknya dipilih dari AU atau AL.

Rotasi kepemimpinan diperlukan agar misi pemerintah Jokowi-JK menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa direa-lisasikan secara lebih efektif.

"Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, butuh penguatan maritime security.''(Ant/P-2)