Golkar Tetap Andalkan Narasi Antikorupsi pada Pilkada

KASUS hukum yang menimpa Ketua Umum nonaktif Partai Golkar Setya Novanto tidak akan mempengaruhi narasi antikorupsi bagi kader dan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar.

Kasus dugaan korupsi terhadap Novanto yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pun dianggap sebagai persoalan personal dan tidak boleh digeneralisasi. Terkait kasus tersebut Golkar berkomitmen patuh hukum.

"Hukum yang harus pemegang remote control terhadap semua sistem kehidupan kebangsaan kita, terhadap kebangsaan kita, terhadap kehidupan kenegaraan kita," ujar Plt Ketum Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/11).

Menurut dia, Golkar selalu berkomitmen agar perkara hukum yang menimpa kader, termasuk kasus korupsi untuk tidak digeneralisasi sebagai kesalahan partai. Pesan tersebut pun telah disampaikan kepada seluruh jajaran pengurus dan elite partai.

"Golkar tidak menoleransi dan bahkan Golkar (mengintruksikan) agar berhati-hati, tidak melakukan pelanggaran hukum, dan tidak merugikan negara. Itulah yang diintruksikan pada partai Golkar."

Ia pun optimistis narasi antikorupsi yang dilantunkan para kader dan paslon dalam perhelatan pilkada tetap dapat meraih simpati masyarakat. Menurutnya, masyarakat sangat cerdas dan bisa memilah persoalan tersebut.

"Masyarakat sudah bisa memfilter. Jadi, kalau ada kader tersangkut hukum adalah kader A, lalu calonnya adalah kader Z maka itu tidak bisa diindentikan salah. Itu karena tindakan korupsi dilakukan individu dan ini jelas," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai kasus yang menjerat Setya Novanto patut diperhitungkan Golkar. Penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP-E di KPK jelas menjadi titik lemah dan berimplikasi bagi pengurus Golkar di level pusat maupun daerah.

Jika Golkar ingin memenangkan perhelatan pilkada, imbuh Donal, jajaran pengurus di daerah harus mendorong pergantian terhadap pucuk pimpinan partai berlambang beringin tersebut.

"Kenapa? Karena narasi-narasi antikorupsi yang diusung Golkar pasti sulit diterima masyarakat, khususnya bagi kader yang akan maju di pilkada. Ini bakal menjadi bencana bagi pengurus yang tidak mendesak untuk pergantian pimpinan," kata dia. (X-12)