TNI dan Polri Harus Netral

PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo angkat bicara mengenai calon kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, yang berasal dari anggota TNI dan Polri aktif.

Sepanjang belum ada penetapan calon, ia menilai hal itu tidak masalah.

Namun, setelah ditetapkan sebagai calon, Gatot mengingatkan agar mereka menjaga jarak dan bersikap netral.

Demikian disampaikannya saat memberi pengarahan kepada para prajurit TNI dan Polri di Ambon, Maluku, kemarin.

"Di Maluku ada Kepala Korps Brimob Irjen Murad Ismail, calon gubernur. Apa yang dilakukannya selama ini tidak ada masalah. Tetapi, begitu sudah mendaftar dan sudah ditentukan sebagai calon gubernur, saat itu juga harus jaga jarak dan netral," katanya.

Apabila ada prajurit TNI yang tidak netral, ia meminta calon kepala daerah dari latar belakang militer tersebut untuk ditegur.

Kalau perlu calon tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada atasannya langsung hingga sampai kepada Panglima TNI.

"Begitu juga Kapolri minta tolong kepada saya, kalau ada aparat kepolisian yang tidak netral, TNI mengingatkan dan kita saling mengingatkan, karena dalam pesta demokrasi harus ada yang menjadi penengah yakni TNI dan Polri," lanjut dia.

Menurut dia, prajurit TNI dan Polri harus taat pada hukum dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, serta taat kepada atasan.

Ketaatan itu berjenjang dari bawah ke atas, atasan TNI dan Polri ialah Presiden yang dipilih secara sah dan konstitusional.

"Saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan bahwa politik TNI dan politik Polri sama yakni politik negara, semuanya dicurahkan untuk menjaga keutuhan NKRI," tegasnya.

Ia menyatakan, soliditas TNI dan Polri itu merupakan dua tonggak yang kuat dalam menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan stabilitas keamanan dan politik.

Harapannya, pembangunan dan investasi berjalan, ekonomi meningkat.

"Saya mengingatkan juga tahun depan adalah tahun politik dan Presiden mengingatkan bahwa TNI dan Polri harus saling mengontrol. Menjadi penengah, harus bisa diterima kedua belah pihak yang bertengkar atau berselisih pendapat. Jadi kuncinya penengah harus netral," ujarnya. (Ant/P-4)