Elite Politik Diminta Ajarkan Etika

POLITIK yang beretika semestinya diajarkan dan disampaikan kepada masyarakat.

Pasalnya belakangan ini kerap muncul kegaduhan akibat masih banyaknya elite politik yang tidak memberikan pendidikan positif kepada generasi muda saat ini.

Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan 2017 dengan tema Pembangunan karakter bangsa untuk melestarikan dan menyejahterakan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kesempatan itu Presiden memberikan sambutan di depan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), dan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB).

"Coba kita lihat, sekarang masih banyak yang teriak-teriak antek asing, antek aseng, mengenai PKI bangkit. Kalau saya, PKI bangkit gebuk saja sudah, gampang. Payung hukumnya jelas, Tap MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak masalah ini. Juga mengenai anti-Islam, antiulama, Cara politik yang beretika harus mulai kita sampaikan," tutur Kepala Negara.

Presiden mengatakan cara-cara berpolitik santun harus dikembangkan dan disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak agar nilai keindonesiaan mereka tidak hilang.

Karena itu, Presiden membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dan mengeluarkan Perpres Nomor 87/2017 tentang Pendidikan tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda agar tidak tergerus nilai-nilai keindonesiaan mereka.

"Nilai-nilai keindonesiaan, yakni nilai kesopanan, kesantunan, semua terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada anak-anak kita, bagaimana mengenai kerukunan, bagaimana persaudaraan, bagaimana mengenai toleransi," ujar Presiden.

Karakter

Ketua Penyelenggara Simposium Nasional Kebudayaan 2017 Slamet Supriyadi menyampaikan bahwa pendidikan karakter tidak hanya bisa dilakukan bidang pendidikan, tetapi juga oleh bidang-bidang lainnya.

Ia pun menjabarkan ada tiga rumus untuk membangun karakter.

Pertama, konstitusi yang benar.

Konstitusi harus dijalankan dengan benar.

Seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya.

Kedua, masyarakat harus diberi pendidikan karakter baik formal maupun informal.

Ketiga, peningkatan kualitas bagi penyelenggara negara.

Budayawan Radhar Panca Dahana membenarkan bahwa kondisi perpolitikan masyarakat Indonesia memang sudah sangat parah.

Masyarakat, kata dia, sudah melupakan norma, nilai, dan moralitas dalam berpolitik.

Menurut Radhar, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat sudah menyimpang dari etika dan budaya Indonesia.

Tidak hanya politik, tetapi juga ekonomi yang membuat para konglomerat berbisnis dengan rakus dan menjadi mafia. Pun, menurut dia, ketidaksantunan sudah merambah ranah akademis dan keagamaan.

Ia menilai para pemimpin negara tidak pernah berusaha membangun tradisi politik yang sesuai dengan kebudayaan dan etika bangsa Indonesia.

Ia pun berharap pemimpin negara bisa merumuskan budaya politik khas Indonesia. (Jes/X-6)