Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Setya Novanto, dinamika politik di internal Golkar pun memanas. Salah satunya, muncul wacana pergaantian Ketua Umum Golkar. Namun, sejauh ini belum ada pembicaraan resmi terkait dengan wacana tersebut.
Ketua DPD I Golkar NTT Melki Laka Lena mengakui pihaknya belum membahas masalah pergantian ketua umum. Bahkan, ia menyebut internal partai beringin masih solid. “Pergantian ketua umum itu belum kami bahas. Walaupun ada pembicaraan semacam itu atau diskusi, belum kami bahas dan tidak kami bahas,” kata dia di Jakarta, kemarin.
Namun, ia mengakui saat ini senior-senior partai tengah turun gunung. Pimpinan DPD I dan DPP pun tengah bergerak untuk menjalin komunikasi secara informal dengan para kader. “Kami ingin berkomunikasi secara informal terlebih dulu, bagaimana mencari jalan keluar dalam situasi ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyuarakan perihal pergantian Novanto. “Tidak ada langkah lain, Golkar harus segera melakukan perbaikan. Golkar harus segera menyiapkan pergantian kepemimpinan,” ujarnya.
Imbauan dan harapan serupa juga pernah dilontarkan mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie. Pada intinya mereka berharap Golkar bisa keluar dari kemelut politik terkait dengan kasus hukum yang menimpa Novanto.
Mengenai anggapan bahwa kecelakaan yang menimpa Novanto Kamis (16/11) dianggap mengada-ada, Melki meminta biarkan setiap otoritas yang berwenang untuk berbicara. “Kalau bicara kecelakaan, biarkan polisi yang bekerja. Soal kesehatan, ada tenaga medis yang bekerja. Urusan hukum, serahkan pada Pak Novanto, pengacara, dan KPK,” terangnya.
Direktur Polcomm Institute Heri Budianto menilai tidak cukup Golkar hanya mengandalkan kesolidan partai pascapenahanan Novanto oleh KPK. Menurutnya, Golkar harus mencari jalan keluar dalam menghadapi masalah tersebut.
“Golkar harus segera mengambil langkah politik agar itu tidak menyandera partai, misalnya dengan mengganti ketua umum. Harus ada upaya ke sana. Kalau enggak akan ada implikasi terhadap Pemilu 2019,” tegasnya.
Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Mirwan BZ Vauly mendesak Golkar segera mengambil langkah tegas, mengganti ketua umum. Ia pun meminta pergantian tersebut paling lambat Desember tahun ini. “Ambil tindakan tegas, paling telat Desember ada pergantian (ketua umum),” tandasnya.
Rapat pleno
Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga menyatakan pekan depan DPP Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membicarakan pengisian kekosongan pucuk pimpinan partai. “Secara informal, kami sudah membahas soal rapat ini, tapi harinya belum ditetapkan. Pengurus Golkar punya akal sehat. Jika ada kekosongan, ya, seharusnya diisi,” ujar Andi.
Dalam rapat nanti, kata dia, akan dibahas saran dari sejumlah senior partai, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ginandjar Kartasasmita.
Andi mengakui masih ada perbedaan pendapat di internal partai. Namun, menurut dia, perbedaan kepentingan dan pendapat akan berujung pada konsensus bersama dalam rapat nanti. (Pol/P-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved