KKB Terus Diburu Mediasi Perlu Dimulai

PASCAEVAKUASI warga yang disandera di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, Jumat (17/11), sebuah serangan yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali terjadi, kemarin.

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar membenarkan adanya serangan berupa pembakaran alat berat haul truck milik PT Freeport di Lower Wanagon, Grasberg, Distrik Tembagapura. Namun, ia belum memastikan pelaku ialah anggota KKB. “Bisa saja mereka (KKB) pelakunya karena mereka lebih menguasai medan,” kata Boy, kemarin (Sabtu, 18/11).

Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengatakan pelaku pembakaran diduga berjumlah lebih dari sepuluh orang. Sebelum pembakaran terjadi sekitar pukul 06.00 WIT, kelompok bersenjata itu pun melepaskan beberapa kali tembakan. Pengejaran, ujarnya, akan terus berlanjut hingga kelompok itu dapat dilumpuhkan.

“KKB selama ini telah banyak melakukan tindak kejahatan. KKB yang termonitor melarikan diri ke area ke­tinggian di wilayah Kali Bua menjadi kendala bagi aparat untuk melakukan pengejaran,” kata Kamal, kemarin.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan proses evakuasi sebanyak 354 warga di Kampung Banti dan Kimbely pada Jumat pagi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seluruh sandera bisa dibebaskan tanpa mengalami cedera satu pun.

“Ini luar biasa, tempat sulit bisa menyelamatkan tanpa cedera. Fokus saya, kesampingkan semuanya. Yang paling penting sandera selamat,” kata Gatot seusai menghadiri acara di kampus Unisba, Bandung, kemarin.

Langkah selanjutnya
Untuk mengantisipasi persoalan serupa terjadi lagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perlu dilakukan proses mediasi dengan berbagai kelompok di Papua.

“Kalau Kapolri nanti mengatakan memang perlu dilakukan mediasi dengan kelompok-kelompok politik dan bersenjata di Papua, ya, coba kita lihat kemungkinan-kemungkinan di lapang­an. Kita akan menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh di sana,” ujar komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin Al Rahab ketika dihubungi, kemarin.

Beberapa bulan lalu, kata Amir, tiga pejabat telah ditugasi untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di Papua, di bawah koordinasi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). “Saya berharap mereka proaktif menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok itu sehingga persoalan HAM tidak timbul lagi yang baru,” tuturnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk melibatkan Kementerian Sosial dalam penanganan korban. “Kita upayakan para korban jangan sampai melakukan pendulangan liar lagi di sana,” kata Tito di Yogyakarta, Jumat malam.

Sementara itu, ratusan korban masih bertahan di tempat penampungan, yakni rumah, perkantoran, dan gereja. Mereka ialah warga pendatang, ma­yoritas dari Toraja dan Jawa.

Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB) Parjono mengatakan 90 orang yang masih bertahan di Sekretariat KKJB memutuskan akan kembali ke kampung halaman. “Tadi tiga orang sudah pulang ke Demak. Tinggal sisanya ini bingung mau pulang bagaimana terbentur biaya,” ungkapnya.

Warga dari Toraja sebagian besar memilih bertahan. “Banyaknya anak. Ada yang masih mau tinggal di sini karena punya keluarga di Papua, belum tahu apakah mereka cari kerjaan lain atau tidak,” paparnya. (BY/AB/AT/AU/Gol/Sru/Ant/J-4)