Presiden Meminta Masyarakat Jaga Kerukunan

PRESIDEN Joko Widodo kembali mewanti-wanti masyarakat Indonesia untuk tidak berseteru satu sama lain terkait dengan kegiatan politik pada 2018/2019.

Jokowi mengaku gerah dengan kegaduhan-kegaduhan yang hampir selalu muncul pascapilkada dan pilpres.

"Jangan sampai perhelatan politik seperti pemilihan bupati, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden menjadikan kita tidak rukun," pesan Presiden ketika menerima para kepala suku dan tokoh adat serta bangsawan keraton se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Kepala Negara menyatakan sangat menyedihkan jika perseteruan dan persaingan setelah pemilu dibawa hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sesudahnya.

"Sudahlah, pilih pemimpin terbaik. Setelah itu sudah, rukun kembali," tuturnya.

"Jangan sampai kebencian dibawa bertahun-tahun, diangkat-angkat terus. Lupa kalau kita ini saudara sebangsa dan setanah air," tambahnya.

Anugerah Tuhan

Pada kesempatan itu Presiden mengaku senang bisa bertatap muka langsung dengan kepala suku dan tokoh adat serta bangsawan keraton yang hadir.

"Keragaman suku (714), agama, adat istiadat, budaya merupakan kekayaan, anugerah dari Tuhan. Ini patut disyukuri," kata Jokowi yang didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Ada sekitar 150 kepala suku dan tokoh adat menghadiri audiensi dengan Presiden.

Mereka mengenakan pakaian adat masing-masing, sedangkan Jokowi mengenakan pakaian Betawi.

Presiden berpesan kepada semua tamunya agar merawat, menjaga, dan memelihara adat istiadat serta kerukunan di daerah masing-masing.

"Jangan sampai kita kehilangan akar budaya kita karena kekayaan itulah yang bisa menyejahterakan negara dan bangsa kita."

Terkait dengan itu, Jokowi memastikan pemerintah mengalokasikan dana sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan budaya.

Beberapa upaya pelestarian difasilitasi melalui bantuan anggaran, seperti rehabilitasi rumah adat dan keraton.

"Kalau ada rumah adat akan direnovasi, pemerintah mempunyai anggaran untuk itu. Kalau rumah adat yang kira-kira anggarannya tidak banyak, bisa (dana diajukan) ke Kemendikbud. Kalau untuk keraton yang (anggarannya) gede, silakan ke Menteri PU-Pera. Kita siap merenovasi rumah-rumah dan lembaga adat," tukasnya. (Pol/X-5)