Kepala BKKBN Gagalkan Program KB

JAKSA Agung HM Prasetyo menyatakan kasus Kepala BKKBN Surya Candra Surapaty bukan sekadar merugikan keuangan negara atau korupsi, tetapi juga menggagalkan program keluarga berencana. Hal itu terkait dengan tindakannya dalam dugaan korupsi pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015.

"Tentunya kita harus tahu bahwa program KB merupakan proyek strategis nasional untuk membatasi kelahiran. Kalau justru dalam pengadaan alat kontrasepsi dimainkan, bukan sekadar mendatangkan kerugian negara, tetapi bisa menggagalkan program KB," katanya.

Ia menyebutkan pihaknya akan menelusuri dan mengiventarisasi aset-aset terkait dugaan korupsi tersebut.

"Kalau terbukti bersalah, harus bayar uang pengganti. Makanya kami akan menelusuri dan inventarisasi aset-asetnya.''

Saat ini penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) telah menahan Surya Candra.

Penahanan yang bersangkutan terhitung sampai 20 hari ke depan dari 8 November 2017 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

Terkait adanya permohonan penangguhan penahanan terhadap yang bersangkutan, Surya Candra mengaku belum mengetahui hal itu. "Saya malah belum tahu."

Kasus itu bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN pusat melaksanakan kegiatan pengadaan susuk KB II/ Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter dengan pagu anggaran sebesar Rp191.340.325.000 yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.

Pada saat proses pelelangan berlangsung, ada penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang berada dalam satu perusahaan, yakni PT Djaya Bima Agung sehingga harga tersebut ialah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.

Dalam kasus itu, penyidik Kejagung juga sudah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni YW pekerjaan Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma, LW Direktur PT Djaja Bima Agung, dan KT pekerjaan pegawai negeri sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN). (Gol/Ant/P-2)