Waspadai Paham Radikal

FAKTOR ekonomi dan kemiskinan tidak selalu menjadi alasan utama munculnya aksi-aksi terorisme maupun gerakan radikalisme di mana pun termasuk Indonesia. Hal itu diutarakan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

“Aksi terorisme dan gerak-an radikal lebih cenderung karena ideologi dan doktrin yang diyakini para pelakunya, terutama para generasi muda, karena merekrut anggota kelompok radikal yang paling mudah ialah dari kalangan muda,” kata KSAU dalam amanatnya yang dibacakan Irjen AU Marsekal Muda TNI Umar Sugeng Hariyono.

Amanat itu disampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (Sekkau) Angkatan 102 tahun 2017 di Graha Dirgantara, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin (Kamis, 10/11).

KSAU pun mengharapkan agar hasil seminar ini dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan sistem keamanan nasional ke depan. Ia percaya seminar itu menjadi proses pembelajaran bagi para Pasis Sekkau.

“Sehingga para Pasis dapat mengerti dan memahami penyelenggaraan suatu seminar yang nantinya dapat menjadi bekal dalam penugasan untuk menyelenggarakan seminar yang lebih besar lagi,” tuturnya.

Komandan Sekkau Kolonel Pnb Jorry S Koloay, menjelaskan, seminar nasional dilatarbelakangi oleh isu utama yang terjadi di tingkat nasional, terutama dampak aksi teroris di Marawi, Filipina, terhadap perbatasan NKRI.

“Seluruh komponen bangsa seharusnya bisa lebih diberdayakan agar lebih efektif untuk memperkuat sistem keamanan nasional. Melibatkan seluruh kementerian lembaga dan pemangku kepentingan terkait menyangkut keamanan nasional,” kata Dansekkau.

Koordinasi strategis
Pengamat hubungan internasional, Makarim Wibisono mengingatkan koordinasi strategis antara Densus 88 Antiteror, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemenlu, Kemenkeu, dan PPATK diperlukan untuk menangkal aksi terorisme di Indonesia.

“Perlu koordinasi strategis antara kementerian dan lembaga. Kita harus optimalkan untuk menangkal aksi terorisme di Indonesia,” kata Makarim.

Menurut dia, penting bagi Indonesia untuk secara bersama-sama memikirkan suatu peningkatan sistem keamanan nasional yang bisa melindungi seluruh wilayah teritorial dari aksi terorisme.

Ia menyebutkan ada dua operasi yang perlu dilakukan pemerintah dan aparat keamanan untuk menangkal aksi terorisme, yakni menemukan para terorisme dan jaringannya; dan operasi menyelidiki aliran keuangan pelaku teror.

“Dengan melibatkan PPATK, bisa ditelusuri siapa saja yang menjadi penyandang dananya. Diputus aliran dananya agar pelaku teror tidak bisa berge-rak,” tandasnya. (Ant/P-4)