Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH Partai Golkar jelang Pilkada Jawa Barat 2018 menuai kritik. Punya kursi yang besar (17 kursi) serta kader yang mumpuni dan berprestasi untuk duduk di Jawa Barat I, tapi Partai Golkar lebih menyodorkan bukan kader yang memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas tinggi. Sedangkan untuk kadernya sendiri, Golkar rela hanya membidik kursi Jawa Barat 2.
Golkar akhirnya memutuskan untuk mendukung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dalam Pilakda Jawa Barat 2018. Pria yang kerap disapa Kang Emil itu akan dipasangkan dengan kader muda Golkar, Daniel Mutaqien.
"Golkar saya kira ketika memilih Ridwan Kamil semata-mata hanya karena ingin memenangkan pertarungan. Soal konsolidasi partai itu belakangan. Partai politik itu lebih banyak dipandang sebagai instrumental saja, sebagai alat untuk mengantarkan orang," ujar Direktur Populi Usep S Akhyar di dalam diskusi bertajuk "Pilkada Jabar: Peta Koalisi dan Ada Apa dengan Golkar?" di Jakarta, Rabu (8/11).
Pengamat politik asal Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK), Arif Susanto menilai fenomena pengusungan nonkader dalam pilkada mulai tampak dalam perhelatan Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Ia mengutarakan bahwa dari tiga pasangan calon (paslon) yang mengikuti Pilgub DKI Jakarta hanya Djarot Saeful Hidayat yang merupakan kader asli partai, yaitu PDIP. Hal ini menurutnya menandakan lemahnya kaderisasi politik di dalam partai politik.
Tidak hanya Pilkada DKI, Arif juga melihat lemahnya kaderisasi parpol kembali terjadi di Pilkada Jatim, yang saat ini terdapat dua nama menjadi kandidat Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Saefullah Yusuf (Gus Ipul). Arif melihat kedua calon tersebut lebih pantas sebagai kader dari NU bukanlah kader partai politik.
"Di Jawa barat juga sama, itu menunjukkan lemahnya kaderisasi politik. Kenapa? Pragmatisme untuk meraih kemenangan ini melampaui ideologi partai. Partai-partai yang berbasis agama bisa berseteru atau bersekutu dengan parpol yang berbasis nonagama. Jadi memang pragmatisme lebih menonjol," paparnya.
Pengamat Politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti pun menyayangkan langkah politik Golkar yang lebih memilih mengusung Ridwan Kamil ketimbang mengangkat kader sendiri di Pilgub Jabar. Dia mengatakan, keputusan Golkar kurang pas karena menyia-nyiakan kader yang memiliki prestasi di daerah.
"Saya bilang kurang pas, sebetulnya partai mendorong kandidat lain itu tidak masalah, bahkan pada tingkat tertentu kita dorong selama partai itu tidak memiliki kader mumpuni," kata Ray.
Sangat tragis, kata dia, bila partai tersebut mempunyai kader bagus tetapi tidak didukung dengan alasan elektabilitas tidak cukup. Menurut Ray, elektabilitas kandidat tentu penting, namun perlu disadari bahwa ada yang lebih penting dari sekedar itu.
"Harus ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan yaitu mentradisikan parpol mencalonkan kader sendiri yang dianggap baik bukan hanya menurut mereka saja tapi secara nasional, kemudian tentunya ini akan mensolidkan dukungan mesin parpol," terangnya. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved