Tahun Politik hanya Hangat dalam Pembicaraan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyakini stabilitas di tahun politik tetap terjaga dengan baik. Perseteruan hanya hangat di pembicaraan, tetapi tidak di lapangan.

“Banyak orang berbicara tahun politik hangat. Saya kira pengalaman kita hangat­ di pembicaraan, tetapi tidak hangat di lapangan,” katanya saat memberikan pidato kunci dalam acara makan pagi bersama Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, kemarin. Acara itu mengetengahkan prospek ekonomi Indonesia 2018.

Menurut Wapres, hangatnya pembicara­an di tahun politik salah satunya didorong pemberitaan media. “Itu media, tinggi rendahnya itu ya karena lebih karena Anda semua karena perlu berita yang hangat kalau dingin-dingin saja kan kurang menarik,” ujarnya disambut senyum­an para undangan.

Kalla mengatakan sepanjang sejarah, pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah secara umum berlangsung dengan aman dan stabil. Hanya sebagian kecil daerah yang mengalami kisruh.

“Banyak yang khawatir pilkada, tapi dalam sejarahnya sebagian besar 95% pasti aman, hanya 2%-3% yang tidak aman, seperti di Tolikara 2015,” kata Kalla di Hotel Arya Duta, Jakarta, kemarin.

Penyelenggaraan pilkada di Indonesia, lanjut Kalla, lebih baik bila dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, maupun Fili­pina. Penyebabnya partai-partai politik di Indonesia lentur dalam berkoalisi dan bersifat pragmatis untuk berkoalisi sehingga mengurangi sentimen politik.

“Kenapa pilkada itu lebih aman, karena partai-partai itu simpang siur dukungannya, hari ini Golkar dengan PDIP koalisi mendukung si A, di tempat lain Golkar dengan Gerindra mendukung si B, jadi tidak sesuatu pola yang sama, akhirnya tidak ada sentimen politik yang besar,” kata Wapres.

Kalla mengakui pilkada dan pemilu berpengaruh ke ekonomi, tetapi tidak terlalu besar. Disebutnya, Indonesia memiliki sistem politik yang khas. Selain karena dukungan parpol yang lentur, masyarakat Indonesia secara umum bisa berselisih di pemilu dan pilkada dan akur kembali setelah selesai.

Meski begitu, kekhasan tersebut masih perlu diiringi kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh pelaku ekonomi untuk meningkatkan produktivitas. Aparatur birokrasi pun dituntut untuk tidak berlambat-lambat.

“Kadang-kadang (birokrasi) takut ambil keputusan, penyelesaian di daerah kadang sulit karena lahan sehingga banyak jalan dan pengairan terkendala karena masalah ini.” (Nyu/Ant/P-1)