Radikalisme Jadi Jualan Pilkada

KORPS Bhayangkara menemukan indikasi adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kelompok kriminal bersenjata untuk mendulang suara pada pilkada di Papua. Kelompok tersebut mengusung radikalisme yang antara lain menyangkut isu kemerdekaan.

Polri dan TNI berupaya mengan­tisipasi agar indikasi itu tidak terealisasi. Demikian dikemukakan Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar seusai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Boy hadir bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen George Elnadus Supit untuk menjelaskan situasi keamanan di Papua dalam rapat koordinasi khusus yang juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, serta Badan Intelijen Negara.

“Pilkada memang tidak bisa digeneralisasi, tapi ada indikasi dari penelusuran kita bahwa kelompok ini (bersenjata) dapat dimanfaatkan oleh para paslon untuk meraih dukungan. Jadi, fakta-fakta mengarah ke situ,” ujar Boy.

Menurut Boy, ada dua kelompok bersenjata di Papua yang perlu diantisipasi, yakni Sabinus Waker dan generasi penerus Kelly Kwalik. Laporan intelijen menyebutkan kelompok yang masing-masing beranggotakan sekitar 30 orang itu juga memiliki belasan pucuk senjata berbagai jenis.

“Senjata mereka ada yang hasil rampasan dari petugas dan ada pula hasil mencuri. Kelompok ini juga berada di wilayah lain, seperti di pegunungan tengah Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, dan Tembaga Pura (Kabupaten Mimika),” ungkap Boy.

Sebagai antisipasi, Boy mengatakan Polda Papua menerjunkan 7.000 personel serta bantuan dari dari Kodam XVII/Cenderawasih. Pihak kepolisian dan militer juga meminta bantuan pemuka adat dan tokoh agama. Mereka bisa melakukan dialog agar kelompok-kelompok kriminal bersenjata itu menghentikan tindak kekerasan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah telah mengantongi informasi kerawanan yang berpotensi mengang­gu pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah tahun depan. Langkah antisipasi akan diambil dengan berkoordinasi bersama KPU dan Bawaslu.

“Kita masih menunggu bagaimana komposisi dan survei yang dilakukan Bawaslu sebagai pihak yang bertanggung jawab menentukan indeks kerawanan pemilu (IKP) di seluruh Indonesia, termasuk Papua,” ujar Wiranto.

Bukan kesewenangan
Khusus di Papua, lanjut ­Wiranto, pemerintah tidak tinggal diam. ­Apalagi, beberapa pekan terakhir insiden penembak­an meningkat. Belum diketahui apakah ada ­unsur kesengajaan dari kelompok radikal ataupun sebagai upaya untuk mengganggu pilkada.

“Langkah selanjutnya melakukan pengusutan, kan perbuatan kriminal namanya. Ada kelompok kriminal bersenjata dan itu sudah menjadi tugas aparat kepolisian untuk membersihkan.”

Wiranto menekankan tindakan tegas itu untuk menetrali­sasi gangguan keamanan dan bukan pelanggaran HAM atau ­kesewenang-wenangan dari ­petugas.

“Kalau ada wilayah di ­Indonesia yang ada kelompok bersenjata dan perbuatannya kriminal memang kewajiban kita untuk mengejar agar ­tidak menggangu keamanan lingkungan, masyarakat, ­apalagi mau pilkada,” tandasnya. (P-1)