Satu Slot di Prolegnas 2018 Disediakan untuk Revisi UU Ormas

ANGGOTA Badan Legislasi dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan Baleg telah menyiapkan satu slot dalam Prolegnas 2018 untuk mengantisipasi adanya usulan UU Ormas.

Saat ini memang baru ada 49 dari 50 RUU yang akan disahkan menjadi Prolegnas 2018. Satu sisa slot itu rupanya merupakan kesepakatan dalam rapat Baleg DPR sebelum penetapan Perppu Ormas sebagai UU. Tujuannya, sebagai bentuk antisipasi ada aspirasi tentang revisi UU Ormas.

"Dari fraksi-fraksi di Baleg sudah sepakat, sudah mengantisipasi, kita sediakan satu slot," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Menurutnya, revisi terbatas terhadap UU Ormas itu bisa dilakukan atas inisiatif DPR maupun pemerintah. Namun, sebaiknya itu dilakukan sebagai bentuk kesadaran politik bersama.

"Kemarin (pada Sidang Paripurna DPR), kalau diberi kesempatan (interupsi) akan saya katakan, politik kita adalah politik kesadaran dan gotong-royong. Kalau ada yang kurang, mari kita sama-sama," tandasnya.

Adapun salah satu pasal yang sedianya akan direvisi ialah yang berkaitan dengan eksekusi terhadap ormas. Hendrawan menyebut, pasal itu belum mengatur secara spesifik proses eksekusi. Hal itu dikhawatirkan menggerus demokrasi.

Meski begitu, ia mengingatkan agar semua pihak tidak mengubah pasal yang menyangkut ideologi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945.

"Untuk kita semua yang melihat Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memiliki ideologi yang jelas Pancasila yang mengikat eksistensi kita bersama sebagai negara bangsa pasti menyambut gembira," tegasnya.

Lebih lanjut kata Hendrawan, Baleg DPR juga perlu menggelar rapat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly guna membahas kepastian revisi UU Ormas. Rapat tersebut akan dilakukan pada masa sidang berikutnya setelah masa reses DPR yang akan berlangsung 26 Oktober hingga 14 November 2017. (X-12)