Sportivitas Harus Membudaya di Pilkada

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah telah berjalan sukses. Terjadi lonjakan jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada 2017 (sekitar 74,2%) jika dibandingkan dengan 2015 (65%-70%).

Meskipun demikian, Tjahjo mengakui masih ada sejumlah catatan dari gelaran Pilkada 2017 yang diikuti 310 pasangan calon. Dalam pilkada yang memakan anggaran sebesar Rp5,8 triliun tersebut, masih terlihat belum berkembangnya budaya siap menang dan siap kalah alias sportivitas.

“Dari 310 pasangan calon yang berkompetisi, masih belum berkembang budaya siap kalah dan siap menang,” kata Tjahjo kepada Media Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.

Ia juga menyoroti aksi penyerangan Kantor Kementerian Dalam Negeri oleh seke­lompok orang yang berasal dari Barisan Merah Putih Tolikara. Kelompok tersebut merupakan pendukung John Tabo-Barnabas Weya pada Pilkada Tolikara 2017.

Hasil pilkada Tolikara sebelumnya sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK menolak gugatan John Tabo-Barnabas Weya yang meminta MK untuk mendiskualifikasi suara di 18 distrik.

Putusan MK kemudian menetapkan kemenangan pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo dalam pilkada Tolikara. Merasa tidak puas dengan putusan MK, Baris­an Merah Putih mendesak Mendagri mengangkat John Tabo-Barnabas Weya sebagai kepala daerah di Tolikara.

Catatan untuk membudayakan siap menang dan siap kalah dalam sebuah kompetisi, dikatakan Tjahjo, akan menjadi bahan evaluasi untuk menggelar pilkada serentak pada 2018 mendatang. Menurutnya, semua pihak harus berperan dalam membudayakan hal tersebut.

“Bersama penyelenggara pemilu, parpol, peserta pemilu, ormas, elemen masyarakat, dan pemda sosialisasi tahapan-tahapan pemilu dan tahap-tahap mencari keadilan kalau ada sengketa pemilu/pilkada,” terangnya.

Hindari kecurangan
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menekankan budaya siap menang dan siap kalah harus dibarengi dengan pilkada yang bersih.

Ia menambahkan kedewasaan berpolitik butuh peran dari semua pihak mulai parpol, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, sampai tokoh-tokoh agama. “Parpol harus lebih cermat dan teliti dan untuk itu NasDem mensyaratkan adanya pakta integritas secara tertulis di atas meterai sebagai bagian dari komitmen pasangan calon atas pilkada yang bersih dan damai,” ujarnya.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan pendidikan politik membutuhkan peran dari semua pihak. Namun, kata Hasyim, parpol memiliki peran yang strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada calon kepala daerah.

Penyelenggara pemilu, kata Hasyim, juga berperan dalam memberikan pendidikan politik. Namun, pendidikan politik yang dilakukan penyelenggara pemilu tidak terlalu efektif jika dibandingkan dengan peran parpol. “KPU kalau diberikan tugas pendidikan politik, sosialisiasi lebih kepada aspek elektoralnya,” kata dia.

Hasyim pun mengingatkan bahwa ketika seseorang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, ia harus punya kesadaran yakni siap untuk menang dan siap kalah. (P-4)

[email protected]