Stabilitas Terjamin untuk Kesejahteraan

KENDATI didera berbagai demonstrasi besar dan kasus terorisme, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menunjukkan kehadiran mereka untuk menjaga kondisi politik, hukum, dan keamanan tetap stabil.

“Stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk menyejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat. Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, baik di bidang politik, hukum, maupun keamanan. Secara umum, tiga tahun ini stabilitas cukup baik,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, kemarin.

Tak hanya menjaga stabilitas politik, imbuh dia, pemerintah juga terus menunjukkan kehadiran untuk membangun iklim demokrasi yang kondusif. Beragam upaya reformasi politik dan hukum dilakukan untuk mencapai kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Sejak era reformasi, Indonesia terus membangun demokrasi dan saat ini tingkat demokrasi kita dalam kategori sedang. Demokrasi kita sedang bergerak dan pemerintah Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya sesuai kaidah yang ada,” tegas Wiranto.

Diakui Wiranto, indeks demokrasi Indonesia terus menurun dalam tiga tahun terakhir, tetapi tidak serta-merta menunjukkan buruknya kinerja pemerintahan. “Indikator untuk menentukan indeks demokrasi banyak, ada 26. Artinya tak hanya menyangkut kinerja pemerintah. Biasanya indikator ini muncul karena ada pilkada, ada pemilu.”

Pembangunan demokrasi di Tanah Air pun mendapat pengakuan dunia. Bahkan, berdasarkan laporan Dewan HAM PBB, indeks demokrasi Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN. “Dewan HAM PBB memberikan apresiasi melalui laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review pada 2017. Kita disebutkan memiliki komitmen yang kuat dalam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi,” ujar Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay.

Pengamat politik LIPI Indria Samego sepakat bahwa pemerintahan Jokowi-JK cukup berhasil menjaga stabilitas. “Mobilisasi massa memang ada, demonstrasi ada, tapi relatif bisa dijaga. Hubungan antarlembaga dan vertikal antara pemerintah dan masyarakat juga cukup baik,” ucapnya.

Namun, Indria mengatakan pemerintah tidak boleh berpuas diri. Pasalnya, masih banyak potensi gangguan terhadap stabilitas dalam dua tahun sisa masa pemerintahan Jokowi-JK, semisal ketidakadilan, penegakan hukum yang tidak tegas, pilkada yang mengecewakan, dan upaya pemberantasan korupsi yang tidak konsisten. “Jangan sampai persoalan-persoalan itu berakumulasi dan dijadikan peluang bagi oposisi untuk mengganggu jalannya pemerintahan di tahun politik 2018 dan 2019,” papar Indria.

Penguatan pertahanan
Upaya pemerintah untuk menciptakan rasa aman bagi segenap bangsa Indonesia sebagai amanat dalam Nawa Cita Jokowi juga ditunjukkan dengan meningkatkan pertahanan. Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, dalam tiga tahun terakhir anggaran pertahanan meningkat cukup signifikan dari Ro108,7 triliun menjadi Rp114,9 triliun.

Capaian lainnya ialah peningkatan pengamanan di perbatasan. “Membangun jalan inspeksi dan patroli perbatasan sepanjang 1.246 km di perbatasan, termasuk peningkatan pembangunan pos pengamanan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT, yang pada 2015 sebanyak 45 unit dan di 2017 telah menjadi 71 unit,” kata Ryamizard dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Negara hadir mewujudkan rasa aman melalui perwujudan stabilitas politik dan keamanan, keadilan hukum, dan pemajuan kebudayaan, di Kantor Staf Presiden.
Hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi itu sejumlah menteri lainnya, pihak TNI, Polri, BNPT, kejaksaan, dan BNPB.

Penguatan pertahanan, sambung Ryamizard, dilakukan pula dengan melibatkan peran masyarakat melalui program bela negara. Hingga 2017, jumlah kader bela negara sudah mencapai 74,3 juta orang. (Nur/X-8)

[email protected]