Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo tampaknya mulai geram dengan pihak-pihak yang memanfaatkan momentum jelang Pemilu 2019 dengan melempar isu-isu di sektor ekonomi.
Hal itu nampak dari respons Jokowi terkait keluhan banyaknya anak usaha BUMN sekarang ini saat meresmikan penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2017, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10).
Jokowi mengakui saat ini memang ada 118 perusahaan induk BUMN dengan anak dan cucunya yang hampir 800 perusahaan. "Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang Bapak, Ibu. Jangan-jangan juga ada yang main politik," katanya.
Tak cukup di situ itu, Jokowi juga menyinggung pihak yang meragukan penilaian lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors yang menyebut Indonesia menjadi negara yang layak investasi. Sebelumnya, dua lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service dan Fitch Ratings pun memberikan penilaian positif terhadap utang Indonesia.
Menurut Jokowi, penilaian lembaga tersebut menunjukkan ada kepercayaan investasi di Indonesia. "Kalau angka seperti itu diragukan, itu yang meragukan sebetulnya bukan dunia usaha, saya yakin itu orang politik atau politikus yang nyambi dengan dunia usaha," kata Jokowi.
Tak sampai disitu, Jokowi juga menyinggung soal isu daya beli yang turun. Menanggapi itu, ia pun memperhatikan siapa yang mengembuskan isu tersebut. "Saya lihatin siapa yang ngomong, politik, oh enggak apa. Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan emang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019," pungkasnya. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved