Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Gerindra tidak mengambil keuntungan elektabilitas dari isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, sudah menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk mewaspadai kebangkitan komunisme.
"Ini kan momentum tahunan setiap September, jadi wajar kalau mengingatkan untuk mewaspadai kebangkitan komunis. Soal elektabilitas, tak ada pengaruh ke Gerindra," ujar Riza ketika dihubungi, Jumat (29/9) malam.
Sebaliknya, lanjut dia, isu komunisme juga tidak memengaruhi kredibilitas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah jauh hari mengingatkan akan menggebuk PKI jika benar telah bangkit.
"Ini untuk bangsa dan NKRI, jadi tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan," tandasnya.
Berdasarkan hasil riset Saiful Mujani Reasearch and Consulting (SMRC), sebanyak 86,8% masyarakat tidak memercayai kebangkitan komunisme. Hanya 12,6% yang berpendapat sebaliknya, sisanya menjawab tidak tahu.
Opini publik yang memercayai kebangkitan komunis berasal dari masyarakat yang preferensi pilihan politiknya jatuh pada PKS (37%) dan Gerindra (20%).
Gerindra, jelas Riza, tidak memercayai paham komunisme telah bangkit. Namun, tanda-tanda ke arah sana mulai tampak jelas dengan banyak ditemukan atribut PKI hingga diskusi bertema komunisme.
"Belum bangkit, makanya kita cegah. Ini kan jadi polemik karena ucapan Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmanyo) yang meminta nonton bersama film PKI. Panglima sebelum dia tidak melakukan itu," pungkasnya. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved