Kepala BNPT Sebut Pendanaan Terorisme Berafiliasi ISIS Meningkat

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengungkapkan, penanganan kasus pendanaan terorisme yang berafiliasi dengan kelompok ISIS terus meningkat sejak 2014.

"Meningkatnya jumlah penanganan perkara sejak 2014 menunjukkan ISIS masih menjadi ancaman, khususnya di Indonesia," kata Suhardi saat peluncuran buku putih tentang pemetaan risiko pendanaan terorisme yang berafiliasi ISIS, di Jakarta, Rabu (27/9).

Menurut dia, kelompok teroris pada dasarnya membutuhkan dana untuk menjalankan aksinya baik yang sifatnya individu maupun organisasi. Dana-dana itu dikumpulkan untuk pembelian senjata dan alat peledak serta mobilitas anggota teror.

Tak hanya itu, kata Suhardi, dana itu juga digunakan untuk membiayai perjalanan dan fasilitas bagi foreign terrorist fighter (FTF), pelatihan terorisme dan membangun jaringan antarkelompok teroris.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupaya memutus rantai pendanaan terorisme, khususnya yang terafiliasi dengan ISIS.

"Pergerakan ISIS luar biasa. Mereka punya daerah teritorial dan itu butuh dana. Maka fokus BNPT dan PPATK memutus mata rantai pendanaan itu. Buku putih ini untuk memutus mata rantai pendanaan terorisme domestik dengan global yang terafiliasi ISIS," kata Suhardi.

Di tempat yang sama, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan pihaknya terus menelusuri aliran dana jaringan terorisme yang terafiliasi dengan ISIS. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kelompok teror ini berkedok sebagai lembag dakwah.

"Tidak semua lembaga dakwah seperti itu, tergantung motifnya. Oleh karena itu, Densus 88 Polri sangat hati-hati," kata dia.

Tak hanya itu, tambah dia, organisasi nonprofit juga bisa terlibat dalam jaringan terorisme. Oleh karena itu, setiap organisasi harus cermat dalam menerima aliran dana.

"Kalau ada lembaga dakwah yang mendapat sumbangan dana, jangan langsung diterima. Tetapi kenali dulu. Ini perlu kerja sama BNPT, BIN dan Densus 88 Polri," ungkapnya. (X-12)