Perombakan Kabinet di Oktober Tergantung Pencalonan Khofifah

KABAR perombakan kabinet kembali mencuat jelang Pilkada Serentak 2018. Hal itu terutama dipicu karena bakal digadangkannya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjadi calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

Khofifah telah menghadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Niat telah disampaikan untuk mencoba peruntungan di Jawa Timur, yang dalam dua kali kesempatan sebelumnya ia belum berhasil meraihnya.

Kalla menyebut, Presiden Joko Widodo dan dirinya menyerahkan keputusan kepada Khofifah. Beberapa partai politik sudah menyatakan dukungan kepada Khofifah, salah satunya Partai NasDem.

"Saya tidak tahu apakah sudah cukup apa belum (dukungan untuk maju)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Belum adanya kepastian dari Khofifah membuat pimpinan negara belum memikirkan penggantinya. Kalla menyebut, pengganti Khofifah di kabinet baru akan dipikirkan setelah ada kepastian niatan maju di pilkada.

"Nantilah, bulan Oktober (tahapan pilkada), nantilah," tambah Kalla.

Sebagai informasi, tahapan pendaftaran untuk maju dalam pilkada dimulai Oktober. Waktu ini dinilai tepat untuk melihat sikap Khofifah. Jika sikap maju dalam pilkada diambil, perombakan kabinet harus dilakukan.

Karena, seorang menteri tak boleh merangkap jabatan. "Kan tidak boleh menteri itu sambil mencalonkan jadi Gubernur. Tidak boleh, harus keluar," tegas Kalla.

Khofifah telah mengantongi dukungan dari Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2018. Kepastian itu dinyatakan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate. "Pasti mengusung dia (Khofifah). Komunikasi politik sudah dan sedang berlangsung," kata Johnny, di Kantor DPP NasDem, Jakarta, selasa (26/9).

Koalisi akan dibangun bersama PPP dan Golkar. Tak hanya itu, Demokrat sudah menunjukkan ketertarikan 'meminang' Khofifah sebagai kandidat pemimpin Jatim. (MTVN/X-12)