NasDem: Pernyataan Panglima TNI Momentum Benahi Pengadaan Senjata

SEKRETARIS Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo perihal adanya institusi nonmiliter yang berencana mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan.

Menurutnya, pernyataan Panglima itu justru mesti dijadikan momentum untuk mengevaluasi pengadaan senjata di Indonesia.

"Negara harus tahu berapa jumlah senjata yang ada di Indonesia. Bisa dibayangkan bahayanya jika Panglima, Polri, atau Kementerian Pertahanan tidak tahu jumlah senjata. Terlebih, pada saat proxy war itu terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kan bahaya ini?" cetus Johnny di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (26/9).

Johnny menegaskan, pembelian senjata harus terkoordinasi dengan baik dan mendapatkan izin dari institusi terkait. Untuk institusi militer, pembelian senjata harus seizin TNI dan Kementerian Pertahanan. Adapun untuk institusi nonmiliter, pengadaan senjata harus seizin dan sepengetahuan Polri.

"BIN gunakan senjata, kejaksaan dan Bea Cukai juga. Bahkan ada organisasi kepemudaan yang latihan menggunakan senjata, seperti resimen mahasiswa. Di situlah positifnya pernyataan Panglima, yakni bahwa harus ada perbaikan terhadap pola dan metode pengadaan senjata," ujarnya.

Lebih jauh, menurut Johnny, tidak ada nuansa politik dalam pernyataan Gatot. Pasalnya, pernyataan Gatot dikeluarkan di lingkungan militer dan tidak dimaksudkan untuk disebarluaskan ke publik.

"Di lingkungan militer yang tidak dilanjuti dengan konferensi pers, tidak ada sama sekali. Berbahaya kalau informasi di lingkungan militer semuanya dibuka. Makanya informasi militer disampaikan melalui konferensi pers, apabila tidak dilakukan secara resmi itu tidak bisa. Itu dianggap rahasia negara," tandasnya. (X-12)