Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto enggan berkomentar mengenai informasi intelijen terkait adanya pembelian senjata api ilegal.
Informasi tentang pembelian senjata ilegal itu sebelumnya disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam dalam silaturahim TNI dengan para purnawirawan, di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (22/9), yang rekamannya beredar luas.
"Jadi Panglima TNI tadi sudah disampaikan, beliau tidak menyampaikan rilis," ujar Wuryanto kepada wartawan seusai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara TNI dan Dewan Pers, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (25/9).
Ia menegaskan, Gatot pun telah menyampaikan keterangan perihal rekaman tersebut. "Beliau tidak menyampaikan rilis, tidak menyampaikan. Ada teman-teman (wartawan) yang mungkin merekam pernyataan beliau padahal kita sudah sampaikan tidak boleh," terang dia.
Sebelumnya, pada Minggu (24/9), Gatot mengaku rekaman tersebut memang pernyataannya. Namun, ia enggan menanggapi kebenaran informasi intelijen perihal adanya pembelian 5.000 pucuk senjata api ilegal ke Indonesia.
"Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," tandasnya. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved