Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Presiden Tolak Bertemu Pansus KPK

Rudy Polycarpus
20/9/2017 16:56
Presiden Tolak Bertemu Pansus KPK
(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

PRESIDEN Joko Widodo bersikap tegas menanggapi soal permintaan konsultasi rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Menurut Presiden, seluruh aktivitas Pansus bukan kewewenangnya sebagai eksekutif.

"Kita tahu itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayah DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya DPR. Ya sudah," ujar Jokowi seusai menghadiri Indonesia Business and Development Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (20/9).

Pansus Hak Angket KPK berkeinginan menemui Presiden Jokowi untuk membahas rekomendasi mereka sebelum dibawa ke parpurna DPR.

Presiden Jokowi menegaskan, semua harus tahu domain dan wewenang masing-masing. Jika hal tersebut merupakan kewenangan legislatif, Jokowi menegaskan dirinya tak perlu terlibat. "Itu domainnya ada di DPR, sudah itu saja," ucapnya dengan nada tegas.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden berulang kali menegaskan tidak akan membiarkan pelemahan KPK dalam bentuk apa pun. (X-12)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ahmad Punto
Berita Lainnya