PKI Bangkit Mimpi Siang Bolong

MASYARAKAT tidak perlu mengkhawatirkan komunisme bangkit kembali di Tanah Air. Justru kekhawatiran itu mudah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan politik.

Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Ahmad Syafii Maarif menilai komunisme di dunia bahkan telah meredup. Partai Komunis Indonesia (PKI) pun hingga kini masih merupakan partai terlarang di Indonesia.

“Apa (komunisme) bukan mimpi di siang bolong? Saya kok tidak percaya (ada kebangkitan komunis). Kebangkitan komunisme seakan-akan dibuat-buat,” kata Buya Syafii di kediamannya di Sleman, Yogyakarta, kemarin.

Wakil Sekretariat Jenderal Golkar Ace Hasan Syadzily meminta masyarakat tidak terpancing dengan isu tentang PKI. Hal itu dikatakannya menyikapi adanya pengepungan di Kantor LBH Jakarta, Minggu (17/9).

“Kami berharap masyarakat jangan gampang terpancing dengan berbagai isu, apalagi isunya itu yang saya kira juga belum tentu benar gitu ya, bahwa ini dari bagian membentuk PKI dan sebagainya,” kata Ace di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ace meminta masyarakat objektif dalam melihat suatu hal. Kekhawatiran berlebihan akan kebangkitan PKI, menurut dia, justru dapat merugikan bangsa dan menguntungkan pihak-pihak yang terus memolitisasi isu itu.

Ace mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini terus dikaitkan dengan kebangkitan PKI dan itu sudah dimulai sejak Jokowi maju menjadi calon presiden di Pilpres 2014. Padahal, rezim saat ini sama sekali tidak terkait dengan komunis.

“Bukan saya membela rezim yang sekarang, tapi tentu isu-isu komunisme, seperti anti terhadap Islam, itu menurut saya tidak pada tempatnya,” pungkasnya.

Isu kebangkitan PKI perlu disikapi masyarakat dengan berpegang pada koridor hukum, yakni melapor ke aparat keamanan bila menemukan indikasi itu. Namun, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjen (Purn) Agus Widjojo mengingatkan jangan sampai informasi itu disampaikan hanya sebatas rekaan, semisal ada belasan juta anggota PKI yang berdiam di satu wilayah.

“Karena kan enggak mungkin sampai belasan juta orang, misalnya, yang tidak termonitor aparat keamanan. Artinya, hal itu mudah dijangkau logika. Jadi, kita sebaiknya memakai logika saja menyikapinya,” ujar Agus ketika dihubungi, kemarin.

Di sisi lain, tambah Agus, bila memang diperlukan, pemerintah bisa lebih mendetailkan penjabar-an mengenai kriteria dan apa saja ukuran penyebarluasan paham serta ajaran komunisme.

Ambil sikap
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, mengatakan kegaduhan politik yang timbul karena isu komunisme bisa mengganggu pembangunanan perekonomian Indonesia. Ia meyakinkan pemerintah tidak akan tinggal diam bila memang benar PKI akan bangkit kembali.

“Pemerintah akan mengambil sikap soal isu komunisme. Sekarang kita konsentrasi pada ekonomi dan kesejahteraan. Itu prioritas,” cetusnya.

Senada, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan penyebaran isu kebangkitan PKI merupakan gerakan yang dirancang untuk menciptakan instabilitas politik dan keamanan.

“Masyarakat harus sadar bahwa isu kebangkitan PKI adalah cara untuk memecah belah warga dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang menggerakkannya,” tegas dia. (Nov/Gol/Pol/P-1)