Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berorasi dalam Aksi Bela Rohingya 169 di depan Patung Kuda, Sabtu (16/9), mengatakan bahwa bantuan yang dikirimkan pemerintah Indonesia ke Rohingya hanya bentuk pencitraan semata. Menurutnya sebelum memberikan bantuan ke luar negeri, Indonesia harus kuat terlebih dahulu di dalam.
Sehubungan dengan ini, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menilai pernyataan Prabowo justru memperkeruh suasana. Menurutnya, tak ada hubungannya antara kemiskinan di Indonesia dengan bantuan pemerintah kepada pengungsi Rohingya.
"Persoalan di dalam negeri masih ada yang perlu diselesaikan bukan berarti kita dilarang membantu saudara kita di luar negeri. Jadi justru menurut saya pernyataan Prabowo itu pencitraan. Apa yang dia perbuat untuk saat ini?" ujar Baidowi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).
Ia menilai apa yang dilakukan pemerintah Indonesia murni ingin membantu bukan untuk pencitraan. Ia meminta Prabowo tidak memprovokasi masyarakat. Lebih lanjut kata dia, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Karena itu, menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam membangun perdamaian dunia.
"Tuduhan itu menurut saya keterlaluan. Baiknya kalau dalam Islam kami kan dituntut berlomba-lomba untuk kebaikan. Ngapain mengganggu orang lain yang membantu? Saya tahu tujuannya politik, wajar, yang ngomong politisi," tandasnya.
Senada, Sekjen NasDem Johnny G Plate menilai pemerintah Indoensia tidak melakukan pencitraan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya. Pihaknya justru mendukung upaya tersebut.
Di sisi lain, dia menilai Prabowo justru memanfaatkan krisis Rohingya sebagai alat berpolitik.
"Jangan memainkan citra politik menggunakan penderitaan Rohingya sebagai alat, Presiden sudah melaksanakan sesuai amanat. Jangan menumpang penderitaan rakyat Rohingya dijadikan politik dalam negeri," tegasnya. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved