Jumat 01 September 2017, 13:20 WIB

Wiranto: Mahasiswa Hindu Penjaga Pancasila dan NKRI

RO-Micom | Politik dan Hukum
Wiranto: Mahasiswa Hindu Penjaga Pancasila dan NKRI

MI/M. Irfan

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan termasuk Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) harus menjadi penjaga Pancasila demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Di masa perang modern yang multi dimensi seperti sekarang ini, generasi muda mesti waspada dan berperan aktif menangkal serangan yang tidak nyata tersebut agar Pancasila dan NKRI tetap terjaga,” tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional XIII KMHDI di Gedung Ksirarnawa Art Centre Denpasar Bali, Kamis (31/8), seperti dilansir keterangan resmi.

Pembukaan ditandai Pembacaan Deklarasi Mahasiswa Hindu Untuk Pancasila yang dibacakan Presidum Pusat KMHDI I Putu Wiratnaya. Deklarasi di hadapan Menkopolhukam dan Kabaharkam Polri yang mewakili Kapolri itu, menyatakan bahwa Pancasila menjadi pemersatu keragaman ideologis yang ada di Indonesia, dan KMHDI senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

“Oleh karenanya setiap upaya pelemahan terhadap Pancasila adalah tindakan yang menyimpang dari konstitusi,” tegas Wiratnaya.

Deklarasi juga menegaskan, KMHDI sebagai bagian bangsa akan selalu bersama dan mendukung Pemerintah dalam mencegah segala bentuk radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI.

Deklarasi tersebut ditandatangi Presidium KMHDI dan Menkopolhukam Wiranto.

Lebih lanjut Menkopolhukam Wiranto menambahkan di masa lalu perang konvesional melibatkan tentara dan persenjataan.

“Namun kini perang tersebut hampir tidak ada karena berbiaya mahal dan digantikan dengan perang modern yang multi dimensi,” tegas Wiranto yang menjadi menteri selama empat presiden ini.

Perang multidimensi berupa terorisme, radikalisme, separatisme, pornografi, ilegal logging, ilegal fishing, narkoba, human trafficking dan lain sebagainya.

“Termasuk penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang mengancam keutuhan dan persatuan bangsa negara kita,” jelasnya.

Perang jenis ini sangat berbahaya dan jahat karena tidak terlihat namun langsung muncul di tengah masyarakat. Jika tidak waspada maka dapat terjadi kehancuran bangsa. Perang ini menjadi semakin berbahaya karena tingkat pemakaian smart phone dan internet semakin banyak.

“Pemuda, khususnya KMHDI sebagai insan intelektual sangat berperan dalam mencegah penyebaran perang ini,” jelasnya.

Wiranto juga meminta agar semua pihak menumbuhkan kecintaan dan rasa memiliki pada bangsa dan negara ini.

“Dengan kecintaan dan rasa memiliki akan menumbuhkan rasa bela negara setiap saat di kala ada ancaman dari perang modern ini,” jelasnya.

Dijelaskannya karena keterbatasan anggaran pendidikan bela negara baru bisa menyasar sedikit generasi muda. Pihaknya berharap besar pada organisasi kemahasiswaan seperti KMHDI dapat menjadi ajang pendidikan bela negara juga dengan senantiasa menumbuhkan kecintaan pada Pancasila dan NKRI.

Sementara itu Presidium KHMDI Wiratnaya menyatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah menerbitkan PERPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ornas).

“Jangan sampai negara ini dirusak karena oknum oknum yang memiliki ideologi selain Pancasila. Pihaknya juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah yang telah mengungkap jaringan raksasa penyebar berita hoax dan kebencian yang memang dilakukan secara terorganisasi," ulasnya. (OL-6)

Baca Juga

DOK.MI

AHY Dinilai tidak Punya Sejarah Perjuangan di Partai Demokrat

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 14:55 WIB
Jhoni menyebut SBY selalu mengajak agar kita semua harus menjadi Demokrat sejati. Namun, kata dia, fakta justru menunjukkan...
MI/Moh Irfan

NasDem Terus Galakkan Vaksinasi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 18 Oktober 2021, 13:12 WIB
Vaksinasi yang terus digencarkan dapat mempercepatkan terbentuknya kekebalan...
MI/Susanto

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Panggil Delapan Saksi

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 12:25 WIB
Delapan saksi akan diminta keterangan mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya