Headline

BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.

Istana: Kabinet Solid Hadapi Tahun Politik

Rudy Polycarpus
29/8/2017 20:45
Istana: Kabinet Solid Hadapi Tahun Politik
(MI/RAMDANI)

SOLIDITAS kabinet menjadi modal penting pemerintah menghadapi tahun politik pada 2018. Pasalnya, pada tahun itu, tahapan seperti penetapan calon legislatif tetap, penetapan calon presiden dan wakil presiden hingga masa kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap hiruk pikuk dan turbulensi politik tidak mengganggu soliditas kabinet. Dengan demikian, kementerian-kementerian tetap bisa fokus menjalankan program-program prioritas Presiden.

Diakui Pramono, pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan secara serentak menjadi pengalaman pertama bagi Indonesia. Namun, ia meyakini, Indonesia sudah memiliki pengalaman yang akan mampu membuat demokrasi menjadi seimbang.

"Kami melihat soliditas kabinet sekarang, kerja sama yang berjalan relatif baik. Mudah-mudahan tahun politik 2018 tidak menjadi hirup pikuk yang berlebihan," ujarnya seusai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8).

Oleh karena itu, sambung Pramono, Presiden meminta kepada kementerian dan lembaga untuk bekerja dan menghasilkan kebijakan yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kementerian dan lembaga negara diminta memanfaatkan APBN secara cermat.

"Tahun depan sudah memasuki tahun politik, sehingga ini akan jadi APBN terakhir. Presiden meminta seluruh jajaran menteri agar hal-hal yang berkaitan dengan APBN difokuskan untuk rakyat. Mungkin sudah tidak ada APBN-P lagi karena waktunya sudah tak ada," tandasnya.

Pada kesempatan itu, sambung Pramono, Presiden juga meminta kementerian tidak menerbitkan kebijakan yang meresahkan masyarakat. Pasalnya, masih ada peraturan menteri yang justru menambah persoalan serta tidak ramah terhadap dunia usaha.

"Akan ada permen yang dibatalkan. Tunggu saja," ujar politisi PDI-P itu.

Terkait perombakkan kabinet, Pramono tidak bisa memastikan apakah soliditas para menteri artinya meniadakan perombakan kabinet atau tidak. Pramono menegaskan, reshuffle merupakan hak preogratif Presiden Jokowi. (X-12)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ahmad Punto
Berita Lainnya