Masuki Tahun Politik, Presiden Minta Menteri tidak Gegabah

MEMASUKI tahun politik pada 2018, Presiden Joko Widodo mengingatkan menteri Kabinet Kerja tidak gegabah membuat regulasi yang berpotensi meresahkan dan membuat kegaduhan publik.

Ia meminta kebijakan menteri harus dibahas dulu dalam rapat terbatas dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Tahun depan perlu mengingatkan kita sudah masuk ke tahun politik sehingga kebijakan apapun dapat secara signifikan memberikan pengaruh," ujarnya di hadapan menteri kabinet kerja dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

"Saya mengingatkan kepada para menteri sekali lagi, ini yang kedua, tidak menerbitkan peraturan atau kebijakan tanpa disertai kajian yang mendalam, sehingga nantinya bisa menghambat apa yang sudah ada," sambungnya.

Presiden khawatir, peraturan menteri (permen) yang meresahkan publik bisa merusak momentum kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Kepercayaan itu tampak dari hasil survei lembaga pemeringkat internasional yakni Standard and Poor's serta Moody's dan Fitch Rating, yang memberikan kategori investment grade kepada Indonesia.

Termasuk juga survei terakhir Gallup World Poll, yang menempatkan pemerinth Indonesia pada posisi nomor satu untuk tingkat kepercayaan publik.

"Momentum yang sudah ada ini bisa terhambat gara-gara keluarnya permen-permen yang tidak dimulai dengan kajian, yang tidak melalui rapat terbatas. Akhirnya justru akan menghambat masuknya investasi," tandasnya.

Sejumlah momentum tersebut tak hanya hadir dari dunia internasional, situasi di dalam negeri sendiri juga memberikan dukungan bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi yang terus terjaga di bawah 4% dalam kurun waktu 2015-2016 merupakan salah satu momentum yang juga patut dijaga.

"Selanjutnya juga turunnya BI 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 4,5%, ini juga momentum. Secepatnya kita memperbaiki di dalam kementerian masing-masing, di lembaga-lembaga yang ada, agar momentum itu betul-betul memberikan manfaat pada rakyat dan negara," pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (X-12)