Tersangka OTT Kemenhub Ditahan Terpisah

SETELAH operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan dan menciduk Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan para tahanan tersebut di tempat yang terpisah.

KPK menempatkan Dirjen Hubla Tonny Budiono di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan untuk Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan KPK menempatkan dirinya di tahanan Polres Jakarta Timur.

"Kedua tersangka akan ditahan untuk 20 hari pertama. Penahanan tersebut mulai terhitung sejak 24 Agustus 2017," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (25/8).

Tonny ditangkap KPK pada Rabu (23/8) kemarin. Dia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.

KPK pun mengamankan 33 tas berisi uang dengan berbagai jenis mata uang dengan total Rp 18,9 miliar. Selain itu, KPK mengamankan 4 kartu ATM yang salah satunya tersisa saldo Rp 1,174 miliar. Keseluruhan uang itu diduga merupakan suap yang diterima Tonny.

Lebih lanjut Febri mengemukakan bahwa uang hasil sitaan dalam OTT Kementerian Perhubungan kali ini bisa dikatakan cukup besar. Menurutnya umumnya uang yang menjadi bukti selama OTT hanya jumlah kecil namun memiliki dampak yang jauh lebih besar.

Terakhir kali para penyidik mendapatkan barang bukti besar senilai Rp 8,14 miliar adalah saat menangkap Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini, pada Agustus 2013 lalu.

Dalam penjelasannya Dirjen Tonny menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang operasional, namun dirinya mengakui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan aturan.

"Itu untuk operasional saya, tapi itu melanggar peraturan. Jadi saya atas nama pribadi memohon maaf kepada masyarakat banyak. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali kepada pengganti saya nanti," ungkap Tonny saat digiring keluar gedung KPK tadi malam.(OL-3)