Menhub Bakal Evaluasi Proyek Tanjung Mas TA 2017

KEMENTERIAN Perhubungan akan mengevaluasi proyek-proyek yang dimenangkan PT Adhi Guna Keruktama pasca ditangkapnya Dirjen Perhubungan Laut oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) dalam dugaan kasus suap pada proyek TA 2015-2016.

Penegasan itu dikemukakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Jumat (25/8). "Kita akan mengevaluasi terhadap proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang dimenangkan PT Adhi Guna Keruktama (AGK) pada TA 2017 senilai sekitar Rp47 miliar."

Diberitakan sebelumnya Menhub mengaku merasa terpukul akibat ulah pejabat di lingkungan kementerian yang dia pipimpin yang masih belum terbebas dari masalah korupsi. Pasca OTT KPK menyebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono diduga menerima Rp20,74 miliar dari PT AGK dalam pemenangan tender pengerukan pelabuhan.

"Saya justru akan evaluasi, nanti diteliti ada tidak proses tender yang salah, kalau (tender) gak salah (proyek) jalan," ujar Budi usai bertemu dengan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo di Kantor Walikota di Surakarta, kemarin.

Sementara ini, Budi Karya menilai tidak ada yang salah dengan proses tender proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang TA 2015-1016 karena telah dilakukan secara elektronik melalui LPSE. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Tonny yang menyebut uang itu merupakan uang terima kasih karena Tonny telah memastikan proses tender dilakukan secara objektif.

"Proyek ini gak salah tendernya, kan pak Dirjen (Tonny) ngomong kalau ini (proyek) sudah benar, (hanya) dia dikasih uang terima kasih," ucapnya. "Cuma uang terima kasihnya keakehan (kebanyakan)," imbuhnya berseloroh.

Diketahui anggaran proyek pengerukan di Kemenhub pada TA 2017 mencapai Rp320,6 miliar. Adapun untuk Pelabuhan Tanjung Mas sendiri mendapat alokasi Rp47 miliar.

Dirinya pun telah menetapkan Plt untuk Dirjen Hubla yakni Bay Mokhamad Hasani yang merupakan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub. Selain itu pula Plt Dirjen KA yakni Umiyatun Hayati Triastuti yang juga Kepala Badan Litbang Kemenhub.

Dalam kesempatan itu ia pun kembali menegaskan jika dirinya secara pribadi dan institusi meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan masyarakat. Untuk itu jajarannya bertekad menjadikan kasus itu sebagai momentum pembelajaran untuk pembenahan dan pembersihan di semua lini.

"Kalau sebelum ini saya lebih banyak di fungsi ke depan saya akan pelototin di proyek-proyek," pungkasnya.(OL-3)