KPU Mesti Persiapkan Skenario bila MK Putuskan PT 0%

UNDANG-Undang Penyelenggaraan Pemilu kini tengah diuji materi di mahkamah Konstitusi, terutama menyangkut pasal ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) 20%.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan skenario Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan Pemilu 2019 untuk PT 20% maupun PT 0%.

"Dalam rancangan PKPU hanya menyiapkan waktu 12 hari masa kampanye (pemilihan) presiden tahap 2, perlu dilakukan perubahan. PKPU harus bisa mengakomodasi kemungkinan kalau calon presidennya banyak, atau antisipasi kemungkinan MK memutuskan PT 0%," ujar Lukman seusai membahas PKPU tentang Tahapan Pemilu 2019 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/8).

Menurutnya, jika MK memutuskan PT 0%, skenario masa kampanye Pilpres di putaran kedua harus maksimal, berbeda dengan Pilpres yang lalu.

Lukman menyontohkan, jika calon presidennya banyak, misal 10 capres, masa kampanye putaran pertama cukup dibuat sederhana. Baru setelah itu pada putaran kedua, ketika tinggal dua pasangan calon, masa kampanye dengan pola kampanye rapat umum, pemasangan iklan, dan alat peraga kampanye yang dibiayai oleh APBN dilaksanakan KPU secara maksimal.

"Dengan tahapan seperti ini akan signifikan mengurangi biaya kampanye yang dibiayai negara," tandasnya.

Selain masalah kampanye, ada beberapa catatan Komisi II untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dan perbaikan dalam PKPU yang telah dibuat KPU.

Lukman menyebut salah satunya ialah soal pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS atau penambahan jumlah TPS. Menurutnya hal ini perlu diantisipasi KPU terhadap terlalu panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua proses pemilihan sampai dengan penghitungan suara di TPS. (X-12)