PAN Usung Zulkifli Hasan Jadi Capres

PARTAI Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk mengusung Zulkifli Hasan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Hal ini berdasarkan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional III yang telah berakhir pada Rabu (23/8), di Bandung Jawa Barat.

Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua Tim Penyusunan Rekomendasi PAN, Saleh Partaonan Daulay di hadapan awak media. Daulay mengatakan, pimpinan wilayah PAN baik provinsi maupun kabupaten/kota mengusulkan Zulkifli Hasan sebagai calon presiden 2019.

Selain karena sebagai Ketua Umum PAN, penunjukkan inipun dilakukan karena Pemilihan Presiden 2019 berbarengan dengan pemilihan legislatif. "Wilayah kemarin menyampaikan agar ketum PAN (maju). Itu karena pemilihan legislatif dan pemilihan presiden berbarengan, jadi harus ada kandidat," katanya.

Dia memastikan, usulan ini bulat disuarakan seluruh kadernya di daerah, tanpa terkecuali. "Semua wilayah meminta. Itulah rekomendasi," katanya.

Meski begitu, dia menyerahkan semua keputusan akhirnya kepada Zulkifli Hasan. "Tapi bersamaan itu, keputusan di ketua umum," katanya.

Saat dikonfirmasi, Zulkifli Hasan mengucapkan terima kasih atas dukungan kepadanya. Dia mengaku tidak akan terburu-buru untuk menerima usulan tersebut.

Dia justru meminta seluruh kadernya terus bekerja untuk membantu mensejahterakan masyarakat. "Apa kata rakyat kalau hari ini kita ribut soal capres-cawapres. Saya terima kasih kepada kader-kader. Oleh karena itu ayo ke daerah, layani rakyat dengan baik, yang tidak kerja, kerja," katanya seraya menyebut dengan begitu masyarakat akan lebih senang.

Selain mengusulkan Zulkifli Hasan sebagai calon presiden, rakernas tersebut merekomendasi berbagai hal lainnya terutama yang menyangkut persatuan dan perekonomian negara. Daulay mengatakan, rekomendasi pertama adalah pentingnya menjaga keutuhan bangsa.

Hal itu dikarenakan partainya memandang saat ini terdapat kelompok yang memaksakan kehendak. "Nilai-nilai Pancasila semakin kabur dan pengamalannya kehilangan arah. Benturan antar kelompok vulgar," ucapnya.

Oleh karena itu, PAN merekomendasikan agar nilai-nilai Pancasila dikhayati betul oleh semua pihak, bukan hanya lisan. "Pancasila tidak dipakai untuk menyudutkan pihak lain yang berbeda pandangan," ujar Daulay.

Selain itu, rekomendasi PAN menyoroti kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Partai berwarna biru ini menilai saat ini terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat terasa.

"Golongan atas dan bawah sangat lebar, juga antar wilayah. Penguasaan tanah. Satu kelompok menguasai ribuan hektare tanah," katanya. Oleh karena itu, PAN mendesak pemerintah agar segera melakukan reformasi agraria yang memihak kepala rakyat kecil.

"Tujuan berbangsa dan bernegara untuk memajukan umum. Tapi yang terjadi pemusatan kekayaan, pemusatan modal, tanah pada segelintir. Sementara jutaan orang pada kemiskinan," kata Daulay.

Hal ini harus segera diatasi karena dianggap riskan terhadap kondisi masyarakat. Sehingga perlu diambil langkah politik karena hal ini merupakan kegentingan yang memaksa.

Untuk mengatasinya, PAN merekomendasikan semua unsur di negara ini kembali menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama. "Terobosan dan strategi ekonomi, rujukannya konsitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945," ujar Daulay.

Tak hanya itu, menurut PAN perlu adanya keseimbangan dalam mewujudkan keadilan sosial. "Dengan penerapaan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi secara bersamaan. Jadi setiap individu memiliki kesetaraan dalam beraktualisasi dalam mewujudkan kehidupan sehari-hari," katanya.

Dia menambahkan, partainya pun mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Perppu Organisasi Kemasyarakatan. "PAN menilai perppu ormas perlu dikaji oleh Fraksi PAN di DPR RI untuk mengambil keputusan di parlemen," pungkasnya.(OL-3)