Memacu Pertumbuhan, Menyejahterakan Petani

KINERJA pembangunan pertanian dalam kurun waktu 2014 hingga 2016 telah mampu mendongkrak perekonomian nasional. Hal itu terlihat dari nilai produk domestik bruto (PDB) pertanian atas dasar harga berlaku 2014 sebesar Rp1.410 triliun, pada 2015 naik menjadi Rp1.556 triliun dan 2016 menjadi Rp1.669 triliun. “Rerata kontribusi sektor pertanian tiga tahun terakhir 13,4% dan pertumbuhan 3,75% per tahun,” ungkap Fungsional Statistisik Kementerian Pertanian Ade Supriyatna, dalam keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, apabila dihitung pertanian secara keseluruhan dalam arti mencakup kegiatan dari hulu hingga hilir, seperti dihitung sampai pada pengolahan beras, minyak sawit, dan lainnya, kontribusi sektor pertanian bisa lebih dari 20%. Namun, secara statistik, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dimasukkan ke sektor industri dan lainnya.

“Demikian pula laju pertumbuhan pada industri pengolahan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan pada on-farm, tetapi secara statistik akan dicatat masuk ke pertumbuhan sektor industri,” jelasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei lalu memaparkan sektor pertanian merupakan sektor kedua yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi setelah industri pengolahan.

Kontribusi pertanian pada pertumbuhan ekonomi selama 2016 juga naik signifikan. Pada kuartal IV 2016 sebesar 0,58%. Angka ini naik signifikan bila dibandingkan dengan kontribusinya pada kuartal I 2016 yang hanya 0,19%.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2017, industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,91%, diikuti pertanian sebesar 0,90%. Perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,64%, dan konstruksi sebesar 0,61%.

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, sektor pertanian tumbuh signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. “Seluruh subsektor pertanian naik, kecuali hortikultura, paling tinggi tanaman pangan sebesar 12,96% (pertumbuhannya),” jelas Suhariyanto.

Semua ini tentu tak lepas dari peran petani. Mereka merupakan komponen utama dalam industri pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan.

Tanpa adanya petani, sebuah negara yang berlimpah akan keanekaragaman hayati sekalipun tidak akan mampu mengoptimalkan kekayaan yang mereka miliki itu.

Namun, hasil survei BPS menyebutkan adanya penurunan angka petani yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 10 tahun, yakni dari 2003 hingga 2013, jumlah petani yang awalnya 31,17 juta jiwa menyusut menjadi 26,13 juta jiwa.

Asuransi tani
Pemerintah berupaya mendorong industri pertanian dengan mengedepankan kesejahteraan petani. Diharapkan, para pelaku usaha tani di Tanah Air dapat menjalankan usaha mereka dengan baik dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Dengan begitu, kesejahteraan mereka terangkat, perekonomian di perdesaan pun terdongkrak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sudah banyak hal yang telah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam upaya memajukan usaha tani di Tanah Air.

Salah satu terobosan yang dilakukan ialah program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Para petani kini tidak perlu lagi khawatir jika tanaman mereka mengalami gagal panen akibat banjir ataupun serangan hama. Jika mereka ikut ke dalam AUTP, pemerintah akan mengganti kerugian yang dialami petani.

Dalam implementasinya, besaran premi AUTP yang ditetapkan per ha per musim tanam ialah Rp180 ribu. Namun, 80% atau Rp144 ribu ditanggung pemerintah dan cukup membayar Rp36 ribu per ha setiap musim tanam. Petani dapat melakukan klaim ganti rugi Rp6 juta per ha jika hasil produksi mereka mengalami tingkat kerusakan hingga 75%.

“Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini ada kebijakan asuransi untuk petani. Kini petani tidak perlu lagi khawatir jika gagal panen,” ujar Amran kepada Media Indonesia, pekan lalu.

Hingga akhir Juli, tercatat sekitar 360 ribu ha sawah sudah terdaftar dalam program AUTP. Pemerintah memiliki target untuk dapat mengasuransikan satu juta ha lahan sawah.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan subsidi hingga Rp31 triliun untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani. Untuk benih, pada 2018 pemerintah akan menyiapkan Rp2 triliun untuk kebutuhan, baik tanaman pangan, hortikultura, ataupun perkebunan. (E-2)