Jokowi Akan Diajak Tinjau Kompleks DPD yang Sudah 'Tak Nyaman'

TERNYATA tidak hanya DPR RI, kini DPD RI pun berencana untuk membangun gedung baru. Anggota Pantia Urusan Rumah Tangga (PURT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, M. Asri Anas menilai penataan kompleks parlemen harus segera dilakukan.

Penataan yang dimaksudnya adalah pembangunan gedung DPR RI, pembangunan gedung DPD RI serta pembenahan secara menyeluruh kompleks parlemen.

"Pembangunan gedung DPR yang baru menurut saya perlu dilakukan segera bukan hanya persoalan keamanan anggota dan staf tetapi juga kenyamanan kerja. Ruang kerja anggota DPR dan DPD ukurannya hanya 3 x 6 meter," ujar Asri, Selasa (15/8).

Menurutnya, sudah bukan menjadi rahasia publik mengenai kondisi ruangan anggota dewan. Ia menilai ruangan anggota dewan saat ini tidak representatif. Ia bahkan ingin mengajak Presiden RI Joko Widodo untuk berkeliling kompleks parlemen untuk melihat kondisi ruangan dan kantor senator saat ini.

"Kalau perlu saya mengajak Presiden Jokowi sesekali lihat gimana fasilitas ruang kerja anggota DPR dan DPD supaya tahu bagaimana kondisi sesungguhnya. Wartawan tahu dan masyarakat yang biasa berkunjung juga tahu. Saya berani katakan bahwa ruangan kerja anggota DPR dan DPD lebih kecil dan lebih jelek dari ruang kerja anggota DPDRD Banten, Jakarta dan provinsi lainnya," tandasnya.

Ia bahkan menilai dilihat dari sisi aspek keamanan, kompleks parlemen Indonesia paling tidak aman di dunia. Ia berharap rencana penataan kompleks parlemen ini bisa dilaksanakan dan tidak tenggelam lagi lantaran dikritik banyak pihak.

"Sudah empat tahun terakhir ingin dilakukan pembenahan serius kompleks parlemen, harusnya sudah dilaksanakan DPR dan Pemerintah jangan maju mundur, maju mundur hanya karena takut kritikan. Jangan selalu menuntut banyak dari anggota dewan tetapi kita tidak dipikirkan serius suasana kerja yang bagus. Lihat saja, siapa pun bisa masuk (ke parlemen) dan bertamu. Rasanya sedih melihat kondisi ini," paparnya.

Pihaknya mengeluhkan DPD RI tidak ada ruang rapat utama seperti yang dimiliki birokrasi lainya untuk mengadakan rapat besar. Ketika anggota DPD RI akan mengadakan rapat paripurna terpaksa meminjam ruang rapat melalui MPR RI dan itu pun jadwal sidang mengikuti waktu kosong penggunaan ruang rapat di MPR RI.

"Mana ada senator di dunia tidak ada kantornya? Hanya di Indonesia, DPD RI meminjam kantor untuk pakai sidang dan pakai berkantor. DPD RI berkantor meminjam gedung ke Sekjen MPR RI bahkan kalau mau sidang paripurna DPD RI harus pinjam dulu ke MPR. Saya berharap, pemerintah bijak membantu, ruang-ruangan eselon 2 dan 3 di kementerian lebih luas dan mewah dibandingkan anggota DPR dan DPD," ungkapnya.

Asri berharap masyarakat tidak selalu melihat sisi negatif anggota parlemen. Ia bahkan meminta kalau perlu dilakukan investigasi lapangan melihat kondisi parlemen sesungguhnya. Dengan keadaan itu, dia meminta agar publik tidak memandang sebelah mata mengenai keberadaan DPD RI. Ia menilai selama ini DPD RI sudah menjalankan tugas dan fungsinya.

Asri mengatakan DPD RI mengusulkan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 1,6 triliun. Sementara, pagu indikatif 2018 sebesar Rp 1.082.392.940.000. Pihaknya hanya berharap DPD bisa memiliki gedung sendiri dan ruang rapat sendiri. Terkait adanya usulan untuk pembangunan apartemen untuk anggota dewan, ia menilai saat ini belum prioritas untuk dilakukan.

"Saya juga tidak sepakat jika pembenahan kompleks parlemen dimaksudkan untuk membangun apartemen apalagi akan dibangun oleh pihak swasta. Saya berharap kompleks parlemen jangan lagi ada swasta masuk seperti wilayah Taman Ria yang pernah dikuasai swasta," pungkasnya. (OL-3)