Daya Beli Properti tidak Menurun

PERTUMBUHAN ekonomi yang melambat belakangan ini ternyata tak diikuti menurunnya kondisi daya beli masyarakat Indonesia atas pembelian properti.

Sebaliknya, sebagian masyarakat sekarang ini tengah menunggu kondisi perekonomian selanjutnya. Sembari menunggu kondisi perekonomian itu, mereka sesekali datang ke pameran properti untuk melihat perkembangan industri properti. “Bukan daya beli yang menurun, melainkan hanya wait and see untuk melihat perekonomian selanjutnya. Apalagi kalangan industri properti semakin gencar menggelar pameran dan banyak juga yang datang. Ini menandakan investasi pada properti itu masih sangat baik,” ungkap Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (14/8).

Apalagi, kata Soelaeman, saat ini pemerintah juga tengah gencar dalam membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari pencanangan 200 ribu perumahan bagi MBR, tercatat sudah hampir 94 ribu yang terbangun pada semester II. “Ini bukti perumahan untuk MBR saat ini masih sesuai dengan rencana pemerintah,” kata dia.

Sependapat dengan dia, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghada menyampaikan industri properti tidak diiringi penurunan rumah terjual. Sebaliknya, unit perumahan terjual justru meningkat. Berdasarkan unit yang terjual, ia menyampaikan, penjualan rumah dengan segmen harga Rp300 juta-Rp500 juta mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 34,8% dan perumahan dengan segmen Rp500 juta–Rp1 miliar sebesar 37,5% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

“Ini menunjukkan bahwa pasar properti bergerak naik, terutama terjadi pada pasar properti kelas menengah sampai bawah. Artinya, tidak ada penurunan daya beli properti di segmen menengah atas,” tutur Ali.

Ali juga menilai bahwa kondisi perekonomian saat ini tidak sepenuhnya menggambarkan penurunan daya beli, tetapi sebuah kondisi siklis sementara yang terjadi pada triwulan II 2017.

“Saat ini Indonesia ibarat sebuah perusahaan yang baru mulai bangkit yang membutuhkan modal besar dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Keuntungan infrastruktur tidak bisa secara instan meningkatkan sektor riil, butuh waktu dan pada saatnya perekonomian Indonesia akan bisa lebih tinggi lagi,” tutupnya.

Senada dengan itu, Ketua Kehormatan REI Lukman Purnomosidi mengatakan pembangunan sektor properti pada sejumlah daerah dinilai merupakan hal yang baik lantaran bisa sebagai indikasi terhadap potensi untuk memicu kegairahan investasi di Tanah Air.

“Saya berharap pembangunan perumahan dan properti di sejumlah daerah dapat menjadi pemicu kembali kegairahan investasi,” kata Lukman. Lukman juga mengingatkan bahwa sektor properti memiliki efek berganda, yaitu menggerakkan lebih dari 100 jenis industri dan jasa terkait pada sejumlah daerah. “Karena itulah, pemerintah daerah mestinya segera mendukung kebangkitan industri properti di Tanah Air,” ujarnya.

Izin dipermudah

Kemudahan izin didukung pula oleh Presiden Joko Widodo ketika membuka Pameran Indonesia Properti Expo 2017 di Jakarta Convention Center pada akhir pekan lalu.

Dirinya meminta agar layanan perizinan buat perumahan dapat dipercepat di seluruh daerah. “Masalah pertama, perizinan. Selalu yang dikatakan ke saya, ini masalah klasik dan sering membuat jengkel para pengembang properti karena mereka ingin cepat, tetapi dipersulit. Seperti itu yang harus dihilangkan,” kata Presiden.

Presiden Jokowi pun berjanji bakal mengecek satu per satu daerah mana yang perizinan perumahannya masih sulit dan menelepon langsung kepala daerah bersangkutan.

Dukungan juga disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Menurut dia, pihaknya sering mendapat laporan dari para pengembang di daerah yang masih kerap kesulitan mendapatkan izin pembangunan perumahan dari pemerintah daerah.

Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. “Saya bersama Mendagri mendorong agar ada peraturan daerah yang dapat mempermudah perizinan. Kalau dari regulasi, pasti akan ikuti perpres dan PP yang ada, untuk mendorong daerah mengeluarkan izin langsung,” kata Basuki.

Basuki menambahkan, kemudahan dalam mendapatkan izin pembangunan perumahan dari pemerintah daerah (pemda) bakal berdampak positif pada permintaan masyarakat terhadap properti.

“Apalagi, menurut laporan yang saya terima, perumahan kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk MBR banyak sekali yang bertanya ke pengembang. Berdasarkan data yang kami peroleh, sudah banyak nilai unit penjualannya. Ini bukti daya beli menurun ini masih diperdebatkan tergantung dari sisi mana melihatnya,” terang Basuki. (E-3)