Jangan Gaduh Demi Iklim Investasi

PEMERINTAH Indonesia pada saat ini sedang menjaga betul iklim investasi di Tanah Air, terutama dalam menjaga agar dunia usaha dapat terus meningkatkan lapangan pekerjaan sebagai upaya mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Namun, dalam perjalanannya, sejumlah kalangan di dunia usaha menyatakan masih menemui sejumlah riak-riak untuk melesatkan tingkatan ivestasi nasional. Misalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan kekisruhan kasus penyegelan beras milik PT IBU berpotensi memengaruhi investasi ke depannya bila tidak segera dituntaskan dengan tepat. “Kegaduhan ini yang kita paling takut karena akan merembet kepada kepastian berusaha,” kata Ketua Apindo, Anton J Supit, beberapa waktu lalu.

Menurut Anton, ketakutan tersebut, bila tidak diatasi, tidak hanya akan berdampak kepada pengusaha lokal, tetapi juga pihak luar negeri yang mau berinvestasi. Padahal, ujar dia, saat ini hal yang paling dibutuhkan bangsa ialah adanya lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Saat membuka sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7), Presiden Joko Widodo meminta peraturan menteri yang akan dikeluarkan agar diberikan waktu untuk ‘pemanasan’ terlebih dahulu dan dikomunikasikan dengan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Presiden menegaskan yang harus dilakukan para menteri dan kepala lembaga saat ini ialah hanya mempermudah dunia usaha, ekspansi/mengembangkan usaha, dan investasi. “Kunci untuk pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang hanya ada dua karena APBN kita tidak mungkin melompat. Dua hal ini penting sekali, yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Pertama peningkatan investasi dan yang kedua peningkatan ekspor,” ujar Presiden Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan terkait dengan semakin banyaknya lembaga rating internasional yang memberikan predikat layak investasi kepada Indonesia. Untuk itulah, Presiden menekankan jajarannya untuk memanfaatkan momentum tersebut guna meningkatkan investasi dan ekspor.

Sejumlah perusahaan multinasional, antara lain PT Bank HSBC Indonesia, mendukung upaya pemerintah RI untuk menyederhanakan proses perizinan bagi investor yang berminat berinvestasi di Indonesia, terutama untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Direktur Utama HSBC Indonesia Sumit Dutta dalam temu media di Jakarta, Rabu (2/8), mengingatkan bahwa setidaknya dibutuhkan US$400 miliar untuk memenuhi pembangunan infrastruktur, dari bandara, pelabuhan, jalan raya, hingga ketersediaan energi.

Sumit juga memuji peningkatan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB) Indonesia menurut Bank Dunia dari 106 menjadi 91. Ia percaya langkah-langkah yang saat ini dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan berbisnis dapat membawa EoDB Indonesia ke peringkat 40.

Realisasi investasi

Realisasi investasi di Indonesia saat ini memang dapat dikatakan positif karena Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang semester pertama 2017 mencapai Rp336,7 triliun, naik 12,9% jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp298,1 triliun.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengungkapkan sepanjang Januari-Juni 2017 atau Semester I 2017, realisasi investasi mencapai Rp336,7 triliun atau 49,6% dari target realisasi investasi 2017 sebesar Rp678,8 triliun.

Azhar memerinci realisasi penanaman modal asing (PMA) pada periode tersebut sebesar Rp206,9 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp129,8 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 345.323 orang. Perjalanan untuk menarik investasi masih panjang. Oleh karena itu, kesadaran untuk mencegah kegaduhan perlu terus diperkuat agar investasi deras mengalir masuk. (Ant/E-1)