Kredit Ultra Mikro demi Pemerataan

MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, program kredit ultra mikro (Umi) yang baru saja diluncurkan Senin (14/8) ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan.

“Kredit ultra mikro yang diluncurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, selain juga mendukung program kredit usaha rakyat (KUR) yang penyalurannya melalui perbankan,” kata dia di Bojonegoro, Senin (14/8). Menurut dia, program kredit ultra mikro bisa mengurangi angka kemiskinan karena masyarakat bisa mandiri dengan usaha mereka.

“Masyarakat sekarang bisa meminjam tanpa anggunan melalui program kredit ultra mikro maksimal Rp10 juta untuk membuka usaha,” ucapnya, menegaskan. Pemerintah, kata dia, di bawah Presiden Joko Widodo sekarang ini memfokuskan pembangunan infrastruktur, seperti membangun pelabuhan, bandara, tol, untuk memperlancar akses ekonomi masyarakat. “Pengembangan pariwisata juga untuk pengembangan ekonomi masyarakat,” tutur dia. Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Jawa Timur, R Wiwin Istanti yang membacakan sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan di Indonesia masih ada sekitar 44 juta pelaku usaha yang tidak terjangkau KUR.

Permasalahannya, kata dia, harus dimaklumi karena berbagai hal, di antaranya, di dalam sistem perbankan tidak bisa dengan mudah diakses masyarakat lapisan bawah.

Sinergi kementerian

Untuk membiayai program Kredit Ultra Mikro, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp1,5 triliun. Dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

“Sumber anggaran dari program ini diambil dari APBN 2017. Ini telah disepakati oleh DPR untuk membantu usaha yang ada di bawah KUR (kredit usaha rakyat) atau di bawah Rp10 juta,” sebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketika meluncurkan program tersebut, di Desa Angin, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/8).

Menkeu menambahkan, anggaran tersebut bersumber dari sinergi lima kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi.

Dalam peluncuran tersebut, dia menyatakan bahwa untuk tahap awal program ini akan diterapkan di 19 kabupaten/kota di Indonesia untuk dijadikan sebagai pilot project.

Dalam menyalurkan program kredit mikro ini, pemerintah menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang telah profesional di bidang penyaluran kredit program di antaranya PT Bahana Ventura, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian, serta beberapa koperasi, yaitu Komida dan AKR.

Ditambahkan, kepada lembaga-lembaga tersebut, pemerintah telah menginstruksikan agar bunga yang diberikan sekitar 2%-4%. Menurutnya, jika dibandingkan dengan bunga pinjaman lainnya, bunga ini jauh lebih murah. Bunga KUR, kata dia, ada di level 9%, sedangkan kredit komersial pernah bunganya mencapai 12%-15%. “Dan itu semua tanpa anggunan,” ujar dia.

Pada kesempatan serupa, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa program kredit ini menjadi salah program yang penting terkait dengan daya beli, sebab program ini menjadi modal awal masyarakat kelompok bawah terhadap lembaga keuangan.

Ditambahkan, berbagai bantuan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk program kredit ultra mikro. “Kita memang berharap seperti itu. Kredit mikro ini intinya bukan hanya untuk itu, tapi juga kami ingin mereka berusaha,” kata Mardiasmo.

Bukan hanya persoalan daya beli, lanjut Mardiasmo, dengan program kredit ultra mikro juga mampu menekan angka pengangguran dan ketimpangan. (Nyu/Ant/E-4)