Negara Hadir di Ruang Warga berkat Pajak

PAJAK dan warga negara seperti dua bagian terpisahkan yang saling berhadapan. Keduanya saling mengintai. Yang satu seakan bersiaga untuk siap menerkam, sedangkan yang lainnya bersiaga untuk berkelit.

Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mampu memberikan penjelasan secara gamblang makna membayar pajak kepada masyarakat kecil dan juga mahasiswa. Dalam dua kesempatan berbeda, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membeberkan pentingnya membayar pajak sehingga kewajiban itu tidak berarti sebuah ancaman bagi warga negara yang taat membayar pajak.

Di hadapan pelaku usaha mikro dan ultramikro di Desa Pasir Angin, Bogor, Sri Mulyani secara gamblang menjelaskan pentingnya membayar pajak. Ia memberikan contoh yang sangat nyata bagi kehidupan masyarakat kebanyakan, seperti untuk pemberian subsidi, membangun infrastruktur, dan membiayai program pemerintah lainnya yang beguna bagi masyarakat.
Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak hingga Rp1.307,6 triliun. Pajak tersebut kemudian antara lain juga akan disalurkan melalui program subsidi.

“Jadi negara masuk ke tempat ibu-ibu dalam berbagai bentuk. Untuk bayar subsidi listrik, elpiji, kredit usaha rakyat (KUR), maupun kalau ibu-ibu anaknya sekolah, maka sekolahnya itu bisa berjalan karena APBN,” ujar Sri Mulyani.

Uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat pada akhirnya akan kembali ke masyarakat. Pemerintah memiliki bantuan subsidi dalam berbagai bentuk bantuan sosial. Program bantuan sosial tersebut dijalankan dengan berbagai skema melalui program kementerian atau lembaga yang berjalan setiap tahunnya.

Untuk keluarga miskin dan sangat miskin, Kementerian Sosial memiliki program bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) hingga program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra). Adapun untuk subsidi energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki program subsidi untuk elpiji 3 kg, subsidi listrik, hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM). “Itu semua diambil dari uang pajak yang kita kumpulkan,” ujarnya.

Sri Mulyani mengungkapkan masih banyak warga negara yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Karena itu, pihaknya pun akan terus mengejar penerimaan pajak demi kemakmuran rakyat.

Penerimaan negara ini, menurutnya, akan diupayakan benar-benar digunakan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat serta mengatasi ketimpangan.

Di hadapan para mahasiswa dalam kesempatan berbeda, Sri Mulyani mengatakan setiap negara, baik kaya maupun miskin, membutuhkan penerimaan pajak untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tidak ada negara kaya dan miskin yang bilang tidak membutuhkan pajak,” katanya.

Diurus negara

Sri Mulyani menjelaskan negara-negara kaya dengan tingkat kesejahteraan tinggi, seperti di Eropa Utara, menarik pajak dengan tarif tinggi kepada masyarakatnya. Namun, para warga dapat menikmati layanan yang diberikan negara dari hasil pungutan pajak tersebut, seperti pendidikan ataupun kesehatan secara gratis.

Menkeu ikut bercerita mengenai salah satu koleganya yang berasal dari negara Eropa Utara dan bekerja di Bank Dunia, yang harus membayar pajak penghasilan dengan sangat tinggi sesuai peraturan.

“Dia mengatakan ‘Sri Mulyani, it’s painful’, karena hampir 70% dari dia terima gaji 100 juta, yang 70 juta masuk pajak. Tapi dia juga bahagia karena dari lahir sampai mati diurus negara,” katanya.

Karena itu, sebagai masyarakat dari negara yang telah merdeka selama 72 tahun, generasi muda Indonesia sudah saatnya mendapatkan pendidikan sejak dini mengenai kewajiban terhadap pajak. “Begitu menerima penghasilan, Anda buka e-filling, online, dapatkan NPWP Anda, itu baru keren. Kita harus menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini dengan membayar pajak,” serunya disambut tepuk tangan.

Sri Mulyani juga mengharapkan para pelajar ataupun mahasiswa untuk selalu kritis dalam menagih hak agar pemanfaatan pajak tersebut efektif demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. “Kalau sudah membayar pajak, awasi, jaga, dan pahami APBN itu. Thats your money, bukan uang menkeu atau banggar (DPR). Itu uang rakyat, pahami, supaya kita bisa menciptakan masyarakat adil dan makmur,” ujar Sri.

Ia menegaskan akan lebih baik untuk bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia dengan membayar pajak karena Indonesia bukan milik segelintir orang dan ekonomi dibangun berdasarkan atas asas kekeluargaan. “Saya ingin mengatakan republik ini is your country. Anda pemegang sahamnya. Kalau Anda tidak peduli dengan republik ini, jangan pernah mengharapkan orang lain akan peduli dengan negara Anda. Membangun jiwa dan raga tidak gratis, maka bayarlah pajak untuk membuat Indonesia Raya,” tandasnya. (Ant/E-1)