Segera Audit dan Evaluasi Ormas

Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) meminta agar pemerintah melakukan pemberhentian pendaftaran ormas baru secepatnya. Selain itu, upaya evaluasi dan audit terhadap ormas-ormas juga harus dilakukan, memanfaatkan momen pemberhentian pendaftaran ormas tersebut.

“Ada 300 ribu lebih ormas, itu harus ditinjau ulang, sejauh mana komitmen nasionalisme dari para ormas juga harus dilihat kembali,” ucap Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat ditemui dalam Silaturahim LPOI, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, usulan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah dan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dirinya menyetujui jika pemerintah melakukan pembubaran ormas.

Untuk itu, Perppu Ormas dinilai Said sebagai instrumen yang harus didukung. “Saya setuju dan dukung penuh setiap ormas yang tidak hormati dan menge-sampingkan Pancasila harus dibubarkan. Silakan kita berormas, asal semua ada di koridor,” ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum LPOI Lutfi A Tamimi menyatakan jika kemudahan pembentukan ormas saat ini harus segera dievaluasi pemerintah. “Kami harapkan ada moratorium pendaftaran ormas baru, lalu lakukan audit,” tambah dia.

Kemarin, Presiden Joko Widodo terus melakukan sosialisasi ke sejumlah kelompok masyarakat dan agama terkait penerbitan Perppu Ormas serta Pe­nguatan Pancasila. Giliran Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) yang diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.

Kampanye itu juga dilakukan Presiden saat berpidato dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) II Pendukung Setia Jokowi 2017 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/8).

Pada Kamis (10/8), di Istana Merdeka, Jakarta, sosialisasi juga disampaikan Presiden kepada pengurus sejumlah majelis dan organisasi umat Buddha dan Jamiyah Batak Muslim Indonesia. (Ric/Pol/P-4)