PDIP Enggan Buru-Buru Deklarasikan Capres

EMPAT partai politik koalisi pemerintah, yakni Partai NasDem, Hanura, Golkar, dan PPP, sudah menyatakan akan mengusung kembali Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang. Meski begitu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) enggan terburu-buru mengikuti.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan dalam berpolitik ada tahapan yang harus dilalui, termasuk soal menentukan arah dukungan untuk Pilpres 2019 mendatang. Bagi PDIP, saat ini lebih penting menyukseskan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Pada waktunya nanti kami akan berbicara tentang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari PDIP,” ujar Hasto di sela-sela kursus politik bertemakan Pancasila: Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, di kantor PDIP, Jakarta, kemarin.

Meskipun belum mendeklarasikan dukungannya, Hasto mengaku PDIP biasanya memberikan kesempatan bagi kepala daerah, termasuk juga Presiden, untuk kembali menjabat jika pemimpin tersebut mampu menjaga komitmen kerakyatannya. Pemimpin itu juga harus terbukti membawa perubahan ke arah lebih baik.

“Syarat utama untuk mencalonkan ialah kepemimpinan tersebut harus betul-betul membumikan Pancasila untuk rakyat dan meletakkan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Kami tidak ingin membawa sebuah suasana politik persaingan yang tidak perlu.”

Hasto menambahkan Kongres PDIP IV telah memberikan mandat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan capres dan wapres Pemilu 2019. “Dari sisi tahapannya kalau tidak salah akan ditetapkan Oktober 2018.”

Dalam kaitan pelaksanaan kursus Pancasila, Kepala Badiklat Pusat DPP PDIP Daryatmo Mardiyanto menyatakan PDIP baru memulai dengan angkatan pertama. Seluruh peserta angkatan perdana itu merupakan jurnalis dengan jumlah 101 peserta.

“Tugas ini kita penuhi untuk melaksanakan pendidikan politik,” ujar Daryatmo. (Nov/P-1)