Kalla: Bedakan Tegas dengan Otoriter

KEBERADAAN Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), oleh sejumlah pihak dinilai sebagai sikap otoriter yang ditunjukkan pemerintah untuk membubar ormas yang dianggap melawan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berada di Makassar, Kamis (10/8) mengatakan, kata otoriter itu hanya sebuah penilaian saja.

"Itukan penilaian orang. Di mana-mana, di Malaysia, malah lebih hebat lagi. Di Saudi juga begitu dalam hal pembubaran ormas. Tapi tidak berarti mereka menjadi diktator. Pemerintah itu harus ada ketegasan. Jadi harus dibedakan antara ketegasan dan diktator," seru Kalla.

Karena itu ia meminta semua pihak agar tidak terburu-buru menilai ketegasan pemerintah itu sebagai bentuk kediktatoran. "Lalu, kalau pemerintah tidak tegas, terus dianggap lemah begitu?" ungkap Kalla.

Perppu Ormas, sambung dia, dikeluarkan untuk menertibkan organisasi apa saja yang tidak memenuhi ketentuan yang ada.

"Seperti organisasi yang selalu mengangkat suku agama dan ras, itu undang-undang berhak mengambil tindakan. Tapi itu juga masih ada celahnya, kalau tidak setuju ya dibawa ke pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan tidak sah ya tidak sah," tekan Kalla.

Terkait pemberlakukan Perpu Ormas di daerah, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Asmanto Baso Lewa mengatakan, daerah hanya perpanjangan tangan pusat. Sehingga menunggu aturan lanjutan terkait hal itu.

"Dalam hal ini negara mengawal, jadi sepanjang tidak melanggar, tidak mempersoalkan. Kita kan sudah sepakat dengan NKRI. Jika ada yang ingin mengubah konstitusi, wajar pemerintah mengambil tindakan tegas," tambah Asmanto. (X-12)