Semua Ruangan Dinas PU Kota Malang Juga Digeledah KPK

TIDAK HANYA menggeledah ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota Malang, untuk memperkuat bukti penyidik KPK juga memeriksa semua ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Ruangan yang sudah diperiksa antara lain ruangan kepala dinas, sekretariat, dan bidang tata ruang.

Menurut Kepala DPUPR Hadi Santoso, penyidik tiba di kantor pada pukul 09.30 WIB. Pukul 14.38 WIB, penyidik KPK masih memeriksa ruangan Bidang Tata Ruang. "Mereka izin sedang mencari data. Kami persilakan," ujar Hadi.

Penyidik KPK meminta Hadi menunjukkan sejumlah dokumen di ruangannya. Setelah dokumen dan laptop dipegang KPK, penyidik menyuruhnya keluar. "Saya kemudian disuruh keluar," ujarnya.

Setelah memeriksa ruangan Hadi, penyidik mencari dokumen di ruang sekretariat, kemudian kini berlanjut ke ruang bidang tata ruang. Kemungkinan besar penyidik akan memeriksa ruangan lain. Sebab DPUPR memiliki satu sekretariat, lima bidang, dan tiga UPT. Ruang bidang meliputi 5 bidang antara lain Bidang Tata Ruang, Cipta Karya, Bina Marga, juga Sumber Daya Air dan Drainase.

Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya upaya penindakan oleh KPK di Malang. "Benar saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penindakan di sejumlah tempat di Kota Malang," ungkap Febri, Rabu (9/8) di Jakarta.

Febri juga membenarkan bahwa dalam penggeledahan tersebut salah satunya dilakukan penggeledahan dan penyegelan di lokasi perkantoran. Kabar dari Malang, kantor DPUPR sudah sudah disegel penyidik KPK.

Dalam kesempatan yeng berbeda Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan bahwa penyidikan tersebut sudah menjadi penyidikan terbuka dan kasus nya sudah naik ke tingkat penyidikan.

"Saya lupa ketua DPRD sama sama PU atau apa. Saya detailnya lupa," terang Agus. Namun Agus memastikan kejadian di malang bukan merupakan operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya setiap operasi penggeledahan seperti ini tidak selalu dibarengi dengan OTT.(OL-3)