Panggil Tiga Menteri, Presiden Evaluasi Kinerja

PRESIDEN Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/8) . Presiden meminta pemaparan program sekaligus mengevaluasi kinerja para pembantunya di kabinet.

Tercatat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menemui Presiden secara bergantian.

Dua pekan terakhir, Presiden Jokowi juga memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian dan Menko Kemaritiman bersama sejumlah kementerian di bawah koordinasinya.

Seusai pertemuan, Eko mengaku membahas dana desa. Kepada Presiden, Eko menjelaskan bahwa penggunaan dana desa berjalan baik. Sebagai contoh, penyerapan dana desa pada 2015 hanya sekitar 82%. Tapi, pada 2016 bisa meningkat menjadi 93%.

Pada pertemuan itu, Jokowi mengingatkan kembali pendistribusian dana desa, yaitu untuk meningkatkan perputaran uang di desa. Sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Namun, jelas Eko, Presiden khawatir dana desa rawan penyimpangan yang mengakibatkan peruntukan dana tersebut menjadi tidak efektif.

"Presiden minta segera diadakan survei lagi untuk mengevaluasi efektivitas dana desa ini. Kita akan lakukan survei segera," ujarnya.

Survei potensi desa juga akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada September nanti. Ia optimistis pengelolaan dana desa tersebut efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Pada tahun ini besar dana desa di APBN mencapai Rp60 triliun. Pada 2018 pemerintah mengusulkan besar dana desa Rp80 triliun. Besar dana desa itu terus meningkat jika dibandingkan dengan 2015 yang nilainya Rp20 triliun dan Rp47 triliun pada 2016.

Adapun kepada Siti, Presiden meminta laporan terkait kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Siti, pihaknya segera menggelar rapat koordinasi dengan kepala daerah terkait.

"Karena di sejumlah daerah eskalasinya naik. Kalau tahun lalu puncaknya Agustus makanya saya usulkam rakor karena kecepatan pemda mengambil keputusan itu penting," tandasnya.

Sedangkan Budi Karya mengaku melaporkan perkembangan Bandara Wirasaba di Purbalingga, Jawa Tengah. Budi mengatakan, masih ada sekitar 20 hektare lahan yang perlu dibebaskan untuk mewujudkan Bandara Wirasaba yang sesuai rancangan. (X-12)