Satgas Harus Berani Sasar Pungli sampai Level Atas

SATGAS Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) harus bisa menyasar pungutan liar yang juga terjadi di tingkat atas atau yang melibatkan pejabat di kementerian atau instansi. Saat ini, sasaran Satgas Saber Pungli baru berada di pelayanan publik di level bawah.

Demikian yang disampaikan pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf. "Berani enggak mereka dihadapkan ke level yang lebih tinggi, (misalnya) ada laporan pungli oleh kementerian ini, tapi levelnya di atas, berani enggak sasar itu. Itu yang paling signifikan," kata Asep kepada Media Indonesia, Kamis (3/8).

Untuk diketahui, sejak Satgas Saber Pungli dibentuk pada 28 Oktober 2016 tercatat ada 31.110 laporan pengaduan masyarakat. Dari laporan itu, pengaduan terbanyak berada pada sektor pelayanan masyarakat yakni 36%. Kemudian, bidang hukum (26%), pendidikan (18%), perizinan (12%) dan kepegawaian (8%).

Asep khawatir pungli yang disasar oleh satgas saber pungli saat ini hanya untuk lingkup yang kecil-kecil atau level bawah saja. Sementara, satgas belum berani menyasar pungli, misalnya, yang ada di pelabuhan ekspor-impor, perizinan lingkungan dan tata ruang, penerimaan pegawai atau pejabat negara ataupun pengurusan sertifikat tanah.

"Saya khawatir justru (pungli) yang kecil-kecil diklaim sebagai sebuah keberhasilan, padahal sebetulnya (hanya) di bawah saja," ucapnya.

Kata dia, laporan pungli di tingkat bawah lebih cepat untuk ditindaklanjuti. "Karena jelas siapa pelakunya, jelas barang buktinya, jelas saksinya. Di level yang lebih tinggi lagi susah dideteksi."

Untuk itu, kata dia, Satgas Saber Pungli harus memiliki komitmen dan keberanian untuk menyasar pungli di level atas. Jika ada laporan yang menyeret pejabat atau elite tertentu, satgas harus berani menindaklanjutinya. Jangan sampai, Satgas Saber Pungli mendapatkan sesuatu untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut.

Selain itu, satgas harus menggunakan teknologi dalam menyasar pelaku-pelaku pungli yang lihai dengan memanfaatkan perkembangan IT yang ada. Satgas juga harus diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan integritas. "Percuma teknologi bagus, tapi SDM-nya bisa 'main-main' juga," cetusnya.

Ia pun berharap Satgas Saber Pungli reponsif dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Hal itu dilakukan agar ada kepastian bahwa penyelesaiannya akan dilakukan dengan cepat. "Respon mereka harus tinggi. Tidak menunda-nunda laporan. (Jika tidak) itu bisa menghilangkan barang bukti atau meloloskan pelaku," tandasnya. (X-12)