Istana Minta OTT Pamekasan tak Dintervensi Siapapun

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah pejabat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, termasuk bupati dan kepala kejaksaan negeri.

Kabar itu pun sudah sampai ke Istana Kepresidenan yang langsung meminta siapa pun yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Siapapun yang berhubungan dengan OTT, maka dia harus bertanggung jawab," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).

Pramono pun menilai adanya tangkap tangan ini menunjukan korupsi itu masih ada, khususnya di instansi pemerintahan. Ia pun menekankan korupsi harus bisa diperangi secara bersama-sama.

"Maka dengan demikian, kalau ada OTT, ya karena proses itu terjadi, tentunya kita memberikan apresiasi, silakan proses itu berjalan dan jangan ada siapa pun yang melakukan intervensi terhadap hal tersebut," tegas dia.

Tim Satuan Tugas KPK melakukan operasi tangkap tangan di daerah Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (2/8). Berdasarkan informasi yang diperoleh, enam orang diamankan dalam OTT KPK yang bekerja sama dengan Polres Pemekasan.

Mereka mulai dari Kajari Pemekasan, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan serta dua orang staf, kepala Desa Dasok Kecamatan Pademawu, dan kepala Desa Mapper Kecamatan Tlanakan. Belakangan Bupati Pamekasan juga ikut diamankan.

Operasi itu diduga terkait dengan penggelapan dan penggunaan alokasi dana desa Kabupaten Pemekasan Tahun Anggaran 2015-2016. (X-12)