Sebut Pemerintah 'Abuse of Power', SBY Dinilai Delusional

KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap delusional ketika menyebut pemerintah melakukan abuse of power saat menyikapi disahkannya RUU Penyelenggaraan Pemilu menjadi undang-undang oleh DPR yang diwarnai aksi walk out oleh sejumlah fraksi.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, pernyataan SBY, demikian ia disapa, tidak mencerminkan sikap kenegarawanan. "Sepertinya beliau sedang berhalusinasi ketika menyebut pemerintahan Jokowi melakukan abuse of power. Pemerintah tetap membuka keran-keran demokrasi, kok, ketika masyarakat tak setuju dengan kebijakan pemerintah," tandasnya ketika dihubungi, kemarin.

Muradi tidak sepakat jika UU Pemilu merupakan bentuk tangan besi pemerintah. Sebagai regulator, jelasnya, pemerintah memiliki legitimasi untuk membuat produk perundang-undangan. Jika ada masyarakat yang tidak sepakat, mekanisme konstitusional tetap terbuka.

"Jadi apa yang dimaksud SBY dengan pemerintahan absolut itu terlalu mengada-ada," tandasnya.

Muradi menyarankan SBY menggunakan konsultan komunikasi ketika menyampaikan pendapatnya kepada publik. Pasalnya, mantan presiden itu kerap membuat kegaduhan setiap mengeluarkan statemen di muka publik.

Terpisah, pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing berpendapat, pernyataan SBY memang tidak ditujukan langsung kepada pemerintahan Jokowi. Namun, SBY secara tersirat menghimpun opini bahwa pemerintah tengah melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Emrus, sebagai Presiden dua periode SBY sebaiknya mengambil peran sebagai negarawan. "Bukan sebagai politisi lagi. Kalau sebagai politisi, berarti ingin mendapatkan kekuasaan. Padahal, beliau sudah dua periode menjabat," pungkasnya.(OL-3)