PDI Perjuangan Sayangkan Pernyataan Politik SBY

WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyayangkan pernyataan politik yang dikeluarkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Basarah, pernyataan tersebut berpotensi salah tafsir dan tidak seharusnya dikeluarkan oleh seorang mantan presiden.

"SBY harus menjelaskan di mana letak abuse of power-nya. Kalau itu terkait Perppu (Ormas). Kan pemerintah sudah membuka ruang untuk diuji materi di MK, digugat di PTUN dan masih ada proses juga di DPR. Nanti kan proses peradilan juga yang menentukan," ujar Basarah dii Jakarta, kemarin

Seperti diberitakan, SBY melontarkan pesan politik untuk penguasa seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Kamis (27/7) malam. SBY mengatakan, dia dan Prabowo akan mengawal jalannya pemerintahan sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

"Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power," ujar SBY.

Sebagai Presiden RI keenam, menurut Basarah, SBY seharusnya memahami bahwa Perppu merupakan kewenangan seorang presiden yang diatur dalam konstitusi. Sebelum meneken Perppu, Jokowi seyogyanya telah menerima masukan dari Badan Intelijen Negara, Polri, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.

"SBY juga tahu persis Perppu itu kewenangan Presiden yang diatur UU. Sewaktu berkuasa, SBY juga beberapa kali mengeluarkan Perppu. Jadi, di mana otoriternya pemerintah?" cetus Basarah.

Adapun terkait pertemuan SBY dan Prabowo, Basarah enggan berkomentar. "Kita tidak mau mencampuri urusan-urusan parpol lain. Tapi, kita cuma mendoakan bahwa hasil pertemuan bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnnya demi kelancaran Pilkada 2018 dan Pilpres 2019," tandasnya. (OL-3)